DKP Lampung Pastikan Pasir Laut Tak Dikeruk Lagi

Foto: Josua

BANDAR LAMPUNG – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung, tegaskan tidak ada ruang bagi tambang pasir laut di pesisir pulau – pulau kecil Lampung.

Empat perusahaan tambang pasir laut di Lampung masih memegang izin usaha pertambangan hingga tahun 2020 mendatang.

Diantaranya PT Lautan Indonesia Persada, Pusat Koperasi Nelayan Indoensia, PT Sejati 555 Sampurna Nuswantara dan PT Makmur Anugerah Mandiri Sejahtera.

Baca Juga:  Pasir GAK Dikeruk Kemen LHK Incar PT LIP

Izin usaha pertambangan pasir laut ke-empat perusahaan tersebut dikeluarkan pada 2015 lalu dan akan berakhir 2020 mendatang.

DKP Lampung, mengizinkan pertambangan pasir laut di 2015 lalu, dengan mengacu pada peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2002, tentang zonasi wilayah pesisir dan laut untuk kegiatan pengusahaan pasir laut.

Permen KKP tersebut secara teknis mengatur tentang izin lokasi pertambangan pasir laut seperti jarak dari pantai serta kedalaman laut.

Baca Juga:  Komisi II Minta Pemprov Pantau Aktifitas Dana DAK DKP Lampung

“Setelah Perda Nomor I Tahun 2018, tentang rencana zona wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil disahkan, DKP memastikan tidak ada ruang bagi perusahaan tambang pasir laut di pesisir pulau – pulau kecil,” ujar Plt. Kadis Kelautan dan Perikanan Lampung, Makmur Hidayat, Rabu (11/9).

Sementara itu, KPK melalui Ketua Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah III, Dian Patria, juga menyebutkan izin usaha pertambangan di pesisir dan pulau – pulau kecil tidak diperbolehkan lagi setelah.(JO)

Baca Juga:  PT. LIP Tak Kantongi Ijin Keruk Pasir GAK

 

DKP Lampung GAK Pasir Laut

Posting Terkait