DPD RI Siap Tuntaskan Sengketa Lahan SGC

PT SGC

Sejumlah lembaga yang tergabung dalam Front Lampung Menggugat (FLM) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Lampung terkait PT SGC, Rabu (8/11/ 2017) lalu. Foto: Ist

BANDAR LAMPUNG – DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI menyikapi secara proaktif sengketa lahan milik PT Sugar Group Company (SGC). Anggota DPD RI asal Lampung, Andi Surya, mengatakan sudah menjadi kewajiban DPD RI untuk menindaklanjuti dan menyikapi masalah ketidakadilan akibat maladministrasi, korupsi, maupun kesewenangan swasta terhadap masyarakat.

Baca Juga:  Warga Menggala Protes Keras, SGC Cemari Lingkungan

“Kami akan segera menindaklanjuti. Masyarakat yang lahannya bersengketa dengan SGC juga dipersilahkan untuk menyampaikan pengaduan kepada Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI. Insya Allah langsung kita tindaklanjuti,” ujar Andi Surya, Rabu (7/1/2018).

Menurut Andi Surya, pihaknya segera menyikapi sengketa lahan dan HGU milik PT SGC. Sebab masalah itu menyangkut kepentingan masyarakat banyak.

Baca Juga:  Warga Amankan Ratusan Dus Serta Banner Bacagub Arinal Djunaidi

Diberitakan sebelumnya, DPRD Provinsi Lampung nampaknya hanya gertak sambal dalam wacana membentuk panitia khusus (Pansus) PT Sugar Group Company (SGC).

Pasalnya, sampai saat ini pansus tersebut belum dibentuk, dan pimpinan DPRD justru buang badan.

Pada saat ratusan warga Tulang Bawang menggelar aksi massa meminta agar sengketa lahan PT SGC segera dituntaskan, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Lampung, Patimura Danial, sangat bersemangat mewacanakan membentuk pansus.

Baca Juga:  Presiden Segera Tuntaskan Ketimpangan Penguasaan Tanah Indonesia

“Coba kamu tanyakan ke Imer, Wakil Ketua DPRD I, pokoknya tanyakan saja ke mereka,” cetusnya, Selasa (6/2/2018).

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Lampung Imer Darius mengatakan samapai saat ini belum dibentuk Pansus PT SGC.

“Kita masih mengumpulkan data-data,” kata dia.

Meski demikian, Imer mengatakan tidak ingin mendahului pansus yang sudah terbentuk di Tulang Bawang.

“Soal Pansus itu kita nggak mau melangkahi yang ada di daerah, karena pansus itu sudah dibentuk di daerah,” tukasnya. (*)

DPD RI Sengketa Lahan SGC

Posting Terkait