DPR Minta Penyelenggara Pemilu Restrukturisasi Anggaran Pilkada

BANDARLAMPUNG — Pemerintah dan DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI membahas anggaran Pilkada Serentak 2020, Rabu (3/6) siang di Ruang Rapat Komisi II DPR RI.

KPU RI bakal membahas tambahan anggaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19.

KPU meminta tambahan anggaran sebesar Rp535,9 miliar yang dialokasikan untuk membeli alat pelindung diri (APD) bagi petugas pemilu.

RDP yang dipimpin Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Komisi II DPR RI) dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU RI Arief Budiman, Ketua Bawaslu RI Abhan, Ketua DKPP RI Muhammad menghasilkan 3 poin penting.

Hasil RDP ini akan dibahas kemudian dalam Rapat Kerja Gabungan bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI.

Berikut kesimpulan RDP pemerintah dan DPR RI bersama penyelenggara pemilu :

(1) Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI menyepakati bahwa dalam rangka penerapan protokol kesehatan Covid-19 pada pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak Tahun 2020, maka diperlukan adanya penyesuaian kebutuhan barang dan/atau anggaran, serta penetapan jumlah pemilih di TPS maksimal sebanyak 500 pemilih per-TPS yang diatur secara baik.

(2) Terkait penyesuaian kebutuhan tambahan barang dan/atau anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020, Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI setuju dapat dipenuhi juga melalui sumber anggaran dari APBN dengan memperhatikan kemampuan APBD masing-masing daerah, serta akan segera mengagendakan Rapat Kerja Gabungan dengan Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI.

(3) Agar terjadi efisiensi dalam penyesuaian kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI meminta KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI untuk melakukan restrukturisasi terhadap anggaran yang dialokasikan untuk setiap tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, dan harus disampaikan kepada Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri RI sebelum pelaksanaan Rapat Kerja Gabungan. (JOSUA)

Posting Terkait