DPR RI Bahas Kasus SGC

PT. Sugar Group Companies (foto ist)

BANDARLAMPUNG – Kasus perampasan lahan warga oleh Sugar Group Companies (SGC), akhirnya masuk dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI Jakarta. Dalam rapat tersebut, Pansus SGC dan Front Lampung Menggugat (FLM) meminta agar ada pengukuran ulang.

Ketua Pansus SGC, Novi Marzani, mengatakan, persoalan tanah masyarakat di Kecamatan Gedung Meneng dan Kecamatan Dente Teladas, yang diklaim masuk dalam HGU perusahaan SGC sudah kronis.

“Kami minta transparansi BPN. Dua kali Pansus mengundang, selalu mangkir. HGU ini harus jelas. Harus diukur ulang,” ujar Novi, di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (7/12).

Novi menjelaskan, masyarakat membayar PBB atas tanah mereka, tapi tanah mereka dikuasai perusahaan. Namun, PT SGC tetap bersikap acuh tak acuh terhadap tuntutan warga. “Kami hanya meminta kejelasan status HGU, agar tidak berlarut-larut,” tukasnya.

Ditempat yang sama, mantan Pembantu Bupati Wilayah Menggala, Rukhyat Kesumayuda, menjelaskan, selain tanah inclave, masyarakat adat yang saat ini masuk di Kecamatan Gedungmeneng dan Kecamatan Dente Teladas belum pernah melakukan jual beli tanah mereka.

“Selama ini yang dilakukan sebatas menerima kompensasi atau ganti rugi tanam tumbuh saja. Bukan pengalihan atas hak milik tanah,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Pattimura menerangkan, pimpinan DPRD Provinsi Lampung sudah pernah meminta BPN Lampung untuk menyampaikan data HGU yang konkrit.

“BPN Lampung tidak transparan. Tidak pernah memberikan data HGU di Lampung secara official ke DPRD Lampung. Pimpinan DPRD sudah memanggil dan mengirim surat ke BPN Lampung,” ujar Pattimura.

Untuk diketahui, pada RDP itu, turut hadir Sekretaris Jenderal Badan Pertanahan Nasional, anggota Pansus SGC Maryoto, Ketua Front Lampung Menggugat Hermawan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Pattimura dan Johan Sulaiman, serta Rukhyat Kesumayuda, mantan Pembantu Bupati Wilayah Menggala.

Sebelumnya, sejumlah lembaga yang tergabung dalam Front Lampung Menggugat (FLM) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Lampung, Rabu 8 November 2017 lalu. Ratusan warga tersebut menuntut agar DPRD Lampung meninjau ulang izin Hak Guna Bangunan (HGU) PT Sugar Group Company (SGC).

Ada sejumlah tuntutan yang diberikan ratusan warga yang sebagian besar berasal dari Tulangbawang tersebut. Pertama, lakukan penelitian ulang terhadap seluruh berkas laporan operasional SGC. Kedua, lakukan pengukuran ulang luas lahan HGU seluruh anak perusahaan SGC.

Ketiga, lakukan penghitungan ulang besarnya seluruh pajak yang dibayar SGC. Keempat, hentikan campur tangan pendanaan SGC pada setiap kegiatan politik.(zn)

652 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Berita Terkait

Leave a Comment