DPRD Ambil Alih Peran Inpektorat Pesawaran

GEDONGTATAAN – Ketua Komisi I DPRD Pesawaran Yusak siap memfasilitasi laporan masyarakat Desa Tanjungrejo, Kecamatan Waykhilau, terkait dugaan korupsi Dana Desa (DD) 2017. Hal itu merespon sikap inspektorat setempat yang berpangku tangan demi alasan prosedur.

Dugaan penyelewenangan itu disangkakan pada Sugiono selaku kepala desa (Kades) setempat. “Saya menyarankan agar warga Desa Tanjungrejo dapat melaporkan Sugiono terkait dugaan KKN kepada kami. Agar kami bisa menindaklanjutinya,” kata Yusak, Selasa (14/8/2018).

Hal itu dinilai relevan karena Komisi I DPRD Pesawaran membawahi bidang Pemerintahan. “Kami akan membuka pintu lebar lebar untuk perwakilan masyarakat. Datang bawa bukti laporan tertulis ditujukan kepada Pimpinan DPRD. Nanti Pimpinan DPRD kasih surat disposisi ke Komisi I. Dengan begitu dewan leluasa membantu dan mencarikan jalan keluar terbaik,” jelas Yusak.

Sebelumnya, Inspektorat Pesawaran menyatakan belum bisa berbuat banyak bila tak ada laporan resmi dari masyarakat soal dugaan korupsi DD. “Saya belum bisa statemen mengenai permasalahan ini sebelum ada laporan resmi dari masyarakat ke inspektorat. Peraturan itu sudah ada di PP No.12 tahun 2017,” kata Inspektur Cabarasman.

Mantan kepala dusun di Desa Tanjungrejo membeberkan bobroknya pembangunan dengan menggunakan DD.  Salah satunya pembangunan rabat beton pada pekerjaan 2017. “Banyak masalah di sini. Cuma yang paling menonjol masalah rabat beton sama raskin,” jelasnyanya.

Ditambahkannya, bangunan rabat beton yang dibangun terkesan asal jadi dan tidak disertai dengan adanya transparasi dengan masyarakat. “Rabat beton yang dibangun di sini kita minta RAB gak dikasih. Kita tanya kenapa gak dikasih, kades bilang pak Kadus gak perlu tahu dan jangan ikut campur,” tambahnya.

“Hasilnya gak bener, kena hujan dua hari ngelotok semua. Beda sama bangunan kades sebelumnya, sudah lima tahun dibangun tapi masih bagus. Ya gimana gak ngelotok rabat beton itu isinya enam angkong pasir, empat split, semennya cuma satu sak. Kan gak masuk akal itu,” imbuhnya.

Selain itu hal yang menjadi perhatian masyarakat selain rabat beton ialah masalah raskin, selama ini pembagian raskin kerap tidak merata (digilir) dan jumlahnya yang dikurangi per-KK. “Raskin sekarang ini jumlahnya dikurangi alasannya pemerataan. Kemarin, pas saya masih jabat kadus gak semua warga kebagian,” jelasnya.

Ia juga menambahkan untuk raskin ketika ia masih menjabat Kadus stoknya cukup banyak dan cukup apabila dibagikan kepada warga namun tidak semua warga mendapatkan raskin.

“Sewaktu saya masih jadi Kadus (2017) raskin itu sisanya banyak, pernah waktu itu sisa sampai 1 ton 3 kwintal lebih. Gak tahu dikemanakan itu raskinnya. Mungkin aja dijual,” paparnya.

Tak pelak hal tersebut membuat sebagian besar warga berang, bahkan empat dari lima kepala dusun yang ada disana mengundurkan diri, antara lain dusun 1, dusun 2, dusun 4 dan dusun 5. “Dan untuk pengganti perangkat desa yang mundur itu kadesnya milih orang-orang yang bisa dinego-nego oleh kades,” jelasnya.

“Warga di sini sebenarnya sudah tidak senang dengan kades, hanya saja gak ada warga yang berani untuk bicara, semua itu karena takut,” tutupnya.

Kepala Desa Tanjungrejo Sugiono membantah semua tudingan tersebut. “Semua ada fungsinya masing-masing. Bisa cek ke bawah. Sedangkan untuk raskin bisa dicek oleh aparatur desa terkait berapa banyak raskin yang diterima warga,” bantahnya.(MH/PS)

DPRD Ambil Alih Peran Inpektorat Pesawaran

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan