DPRD Lampung Bantah Kurang Maksimal Dalam Jalankan Tupoksi

Foto: Ist

BANDARLAMPUNG – Wacana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengirim tim untuk melakukan investigasi terkait mutasi 425 aparatur sipil negera (ASN) pemerintah provinsi Lampung dinilai Akademisi Unila Dedi Hermawan karena DPRD Lampung kurang memberikan perhatian soal reformation birokrasi.

“Fungsi pengawasan gak optimal, maka gubernur tanpa kontrol, jadi masalah muncul yang akhirnya pusat juga turun tangan,”kata Dedi, Senin (3/6).

Dedi mengaku menyetujui adanya tim investigasi dari Mendagri. Alasannya, banyak kejanggalan terkait rolling tersebut. Pertama, rolling dilakukan tanpa ada evaluasi dulu terhadap kompetensi dan kinerja ASN.

Baca Juga:  DPRD Tunda Pembahasan APBD 2019

“Jadi gak ada dasar yang kuat,”ungkapnya.

Kedua, dari segi waktu dilakukan di akhir waktu berakhirnya kepemimpinan gubernur, sehingga tidak ada orientasi kepentingan yang jelas.

“Publik sangat menunggu hasil kerja demi tercipta atmosphere birokrasi yang sehat,”ungkapnya.

Ia berharap Tim investagi dapat bekerja cepat, mengingat sangat mudah menemukan berbagai pelanggaran dan ketidakwajaran.

“Tim investigasi kalau bisa bekerja professional demi menegakkan keadilan di lingkungan birokrasi yang memberi dampak perbaikan kinerja birokrasi. Banyak ASN yang baik, kompeten dan berkinerja tinggi, tapi terpinggirkan karena sistem pengembangan karir yang syarat nepotisme,”ucapnya.

Baca Juga:  DPRD Lampung Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi Tentang Raperda Pembentukan OPD

Sementara itu, anggota komisi I DPRD Lampung Aprilliati membantah terkait kurang maksimalnya fungsi DPRD Lampung dalam menjalankan tugas pengawasannya.

“Kita membantah itu. Karena anda bisa lihat rekomendasi pansus LKPJ yang kita paripurnakan kemarin. Cukup tegas dan kita kritisi mekanisme pegawai, rolling jabatan hingga jabatan Plt yang berlama-lama,”ungkapnya.

Pihaknya menyambut baik instruksi Mendagri untuk membentuk tim investigasi tersebut.

Baca Juga:  Lusa, DPRD Lampung Gelar Paripurna Politik Uang

“Kita melihat ada sesuatu yang tidak lazim dan bertentangan dengan peraturan terkait adanya  mutasi secara besar-besaran. Padahal menurut pemerintah daerah, Sekda dan Gubernur, izin mutasi itu sudah ada sejak bulan Maret lalu. Kita juga mendengar penjelasan dari Mendagri bahwa mutasi itu diizinkan, tetapi hanya 90 orang,”ungkapnya. (TM)

Aprilliati ASN DPRD Lampung Mendagri

Posting Terkait