DPRD Provinsi Lampung Godok 9 Perda

Bandarlampung-Sebanyak sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Lampung yang telah ditetapkan panitia khusus (pansus) DPRD, dua diantaranya akan dibahas lebih serius ke tingkat pimpinan. Pasalnya, keduanya masih harus dikaji soal efesiensi dan keuntungan.
Kedua Raperda tersebut diantaranya, Raperda Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung kepada PT. Lampung Jasa Utama (LJU), dan Raperda Tentang Perubahan Perda Nomor 2 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal menjelaskan penarikan atau pengkajian ulang dua Raperda itu, karena dianggap melengkahi peraturan yang lebih tinggi, dan melihat dari sisi memberi keuntungan serta efisiensi.
“Perda dibuat itu kan bertujuan untuk ketertiban. Pimpinan akan membahasnya melalui rapat pimpinan, baru kita bahas melalui badan musyawarah untuk dijadwalkan laporan pansus kepada pimpinan fraksi. Apakah itu akan ditolak atau dirombak,” ujar Dedi, Kamis (7/12).
Dia mengatakan, jika pimpinan fraksi mayoritas menyatakan setuju akan Raperda tersebut, pihaknya akan gelar Sidang Paripurna. Namun jika pimpinan fraksi tetap menolak, pihaknya akan berkonsultasi dengan pemprov sebagai lembaga pengusul.
Lebih lanjut Dedi menjelaskan, sebanyak sepuluh Raperda telah siap disahkan pada Sidang Paripurna tanggal 11 Desember mendatang. Namun untuk sembilan Raperda yang masih digodok pihaknya akan diselesaikan sebelum akhir tahun 2017.
“Masih ada Raperda yang perlu ketuk palu, kalau bisa diselesaikan akhir tahun ini, mengingat tahun depan akan sibuk penugasan partai,” tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Bachtiar Basri mengapresiasi Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2018 yang berpihak pada kepentingan publik. Salah satunya, alokasi anggaran terlihat riil pada kebutuhan masyarakat. Misalnya, penambahan ambulance di rumah sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM).
Apresiasi Bachtiar ditujukan kepada DPRD Lampung yang telah mencurahkan pikiran, tenaga, dan waktu untuk melakukan pembahasan Raperda APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Tanpa jerih payah Dewan, menurut Bachtiar, Raperda APBD yang berkualitas tak akan terwujud,
“Meski dengan keterbatasan anggaran, dalam penyusunan Raperda APBD tahun anggaran 2018, kita harus berusaha untuk menghasilkan anggaran berkualitas dan berpihak kepada kepentingan publik,” kata Wagub, pada rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka penandatanganan Raperda APBD tahun anggaran 2018, di ruang sidang DPRD Provinsi Lampung, Kamis (30/11) lalu.
Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif, dihasilkan kesepakatan secara umum pada Raperda APBD Tahun Anggaran 2018 yaitu jumlah Pendapatan Daerah sebesar Rp 7,5 Triliun yang bersumber dari PAD Rp3,17 triliun, dana perimbangan Rp. 4,29 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 35,71 miliar.
Sedangkan belanja daerah dianggarkan Rp. 8,11 triliun yang terdiri atas belanja tidak langsung Rp4,84 triliun dan belanja langsung Rp. 3,26 triliun, serta Pembiayaan Netto sebesar Rp604,84 miliar.
“Pandangan dan pemahaman yang sama terhadap kebijakan penyusunan Raperda APBD Tahun Anggaran 2018 sangat penting. Sehingga secara bersama mampu menghasilkan hasil yang berkualitas dan berdayaguna. Untuk itu, atas kerjasama yang telah terbina agar dapat ditingkatkan sehingga pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih baik lagi dimasa depan,” kata Wagub Bachtiar.(ZN)

2,117 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Berita Terkait

Leave a Comment