Dugaan Korupsi Ratusan Juta di Pembangunan Infrastruktur Jaringan, Eks Pejabat Diskominfo Pringsewu: No Comment!

Dugaan Korupsi Ratusan Juta di Pembangunan Infrastruktur Jaringan, Eks Pejabat Diskominfo Pringsewu: No Comment!

Ilustrasi proyek.

Fajar Sumatera – Persatuan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia [Permaki] menyoroti pekerjaan pembangunan infrastruktur jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika [Diskominfo] Pringsewu Tahun Anggaran 2018 lalu. Hal itu diduga bermasalah.

Pekerjaan pembangunan infrastruktur jaringan pada 9 kecamatan dan 5 kelurahan serta pembangunan pemasangan jaringan pada bangunan OPD non-permanen dilaksanakan oleh PT TCN berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 027/520/D.12/2018 tanggal 14 September 2018.

Dari data yang dimiliki Mustofa Ali, Diskominfo pada Tahun Anggaran 2018 dalam menganggarkan belanja modal sebesar Rp5,452 miliar dan telah terealisasi sebesar Rp5,418 miliar atau 99,38 persen. Muncul dugaan bahwa pekerjaan itu tidak sesuai dengan kontrak kerja.

Mustofa mengatakan, di antara realisasi belanja modal tersebut yakni sebesar Rp1.390.950.00 merupakan belanja pengadaan pembangunan infrastruktur jaringan di 9 kecamatan dan 5 kelurahan. Dan sebesar Rp478 juta merupakan belanja pembangunan pemasangan jaringan pada bangunan OPD non-permanen.

Baca Juga:  Pemprov Sambut Baik BPK Awasi Dana Desa

Dalam kontrak, PT TCN melakukan pengerjaan dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan 12 Desember 2018. Dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 027/657/D.12/2018 tanggal 7 November 2018 dengan jangka waktu pelakasanaan selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan 6 Desember 2018.

Nilai kontrak secara lumsum masing-masing sebesar Rp1.390.950 dan Rp478 juta.

“Diduga kuat, terjadi indikasi korupsi sebesar Rp453 juta. Karena barang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak,” kata Penggiat Anti Korupsi dari Permaki Mustofa Ali dalam keterangan tertulisnya yang diterima Fajar Sumatera, Selasa, 13 Oktober 2020.

Baca Juga:  Menanyakan Keyakinan Majelis Hakim Soal Dugaan Aliran Uang ke Oknum APH, Auditor BPK Hingga Pewarta

Berdasaran pekerjaan tersebut, sudah dibayarkan dengan realisasi pembayaran sebesar 100 persen terakhir dengan SP2D Nomor 6691/SP2D-BL/B.02/2018 dan 6696/SP2D-BL/B.02/2018.

Dari data yang dimiliki oleh Permaki, pekerjaan telah diserahterimakan masing-masing berdasarkan berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor 027/729/BASTHP/PPK/D.12/2018 tanggal 7 Desember 2018 dan 027/727/BA-STHP/PPK/D.12/2018 tanggal 7 Desember 2018.

Berdasarkan temuan BPK, pengujian terhadap dokumen pengadaan dan pemeriksaan fisik aset pada Diskominfo secara uji petik, diketahui terdapat pekerjaan pembangunan infrastruktur jaringan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Salah satu spesifikasi barang pada pengadaan pembangunan infrastruktur jaringan diduga kuat didasarkan pada kurangnya pengawasan dari dinas terkait.

Hal itu didasarkan pada hasil pemeriksaan fisik terhadap paket pekerjaan oleh BPK bersama dengan dinas terkait dan pengawas lapangan pada tanggal 18 April 2019.

Baca Juga:  Mengungkap Harta Para Auditor BPK Perwakilan Lampung Dalam Surat Tugas Frenki Harditama

Diketahui telah terpasang tower sebanyak 10 paket untuk jenis tower fourangle, 5 paket untuk tower triangle, dan 8 paket tower triangle untuk bangunan OPD non-permanen, masing-masing menggunakan tangga besi beton tower berukuran 10 SNI.

Hal tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi tangga besi beton tower ukuran 12 SNI sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja.

Jahron yang dulunya menjabat sebagai Sekretaris Diskominfo Pringsewu enggan memberikan tanggapan berkait dengan tudingan dari Mustofa Ali. Saat dihubungi, Selasa, 20 Oktober 2020, Ia menyarankan agar persoalan itu tidak ditanyakan lagi kepadanya dikarenakan dia tidak lagi bertugas di Diskominfo. Kini Jahron menjabat Kepala Disporapar Jahron.

Reporter: Ricardo 

BPK Lampung Diskominfo Pringsewu Jahron

Posting Terkait