Dugaan Mantan Kadis yang Jadi Tersangka di Balik Pengembangan KPK Dalam Kasus Zainudin Hasan

Dugaan Mantan Kadis yang Jadi Tersangka di Balik Pengembangan KPK Dalam Kasus Zainudin Hasan

Hermansyah Hamidi diduga ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan perkara yang dilakukan KPK dalam kasus korupsi mantan Bupati Lampung Selatan.

Bandar Lampung – Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] berkunjung ke Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Senin siang, 13 Juli 2020. Plt Juru Bicara [Jubir] Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, kunjungan itu merupakan lanjutan dari penyidikan perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan –perkara ini sudah inkrah.

Perkara adik mantan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan itu ditegaskan Ali Fikri, tentang dugaan suap yang berhubungan dengan proyek-proyek infrastruktur. Yang berkunjung, lanjut Ali Fikri, adalah penyidik. “Melakukan pengumpulan alat bukti dengan melakukan kegiatan penggeledahan di beberapa tempat di Lampung Selatan,” tuturnya dalam keterangan tertulisnya kepada reporter Fajar Sumatera.

Lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan ialah kantor Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto dan Dinas PU-PR setempat. “Sudah diamankan [alat bukti] antara lain, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi [Tipikor] yang sedang dilakukan penyidikan dan akan dilakukan penyitaan setelah mendapat ijin dari Dewan Pengawas [Dewas] KPK,” terang Ali Fikri.

Seorang sumber terpercaya yang mengetahui persoalan tersebut, kepada reporter Fajar Sumatera mengatakan, penggeledahan tersebut berujung pada penetapan tersangka kepada seorang mantan Kepala Dinas PU-PR Lampung Selatan berinisial H. “Tanggal 16 Juli 2020, pemeriksaan kepada saksi-saksi akan berlangsung di salah satu kantor milik kepolisian. Tiba saatnya inisial H itu akan jadi tersangka,” ujarnya.

Dia menyebutkan, penetapan tersangka itu merupakan pengembangan perkara pada Zainudin Hasan, soal penerimaan suap yang diterima mantan bupati tersebut. “Kalau di perkara itu kan, ada tiga perkara, suap, gratifikasi dan pencucian uang. Yang dikembangkan adalah perkara suapnya,” imbuhnya.

Terhadap pihak yang telah ditetapkan sebagai orang yang bertanggungjawab dalam proses penyidikan perkara ini, KPK menyatakan masih belum dapat memaparkan. “Kami saat ini belum dapat menyampaikan detail pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan. Perkembangan berikutnya nanti akan kami sampaikan kepada masyarakat dan rekan-rekan media,” jawab Ali Fikri.

Munculnya inisial H yang dinyatakan sebagai mantan Kadis PU-PR Lampung Selatan dinilai berkorelasi dengan konteks paparan KPK, yaitu pengembangan perkara. “Bisa saja seperti itu. Teman-teman media kan bisa cek, siapa pihak yang dinyatakan turut melakukan perbuatan koruptif itu di dalam surat dakwaan atau putusan perkara bupati terdahulu,” kata Praktisi Hukum Yusdianto kepada reporter Fajar Sumatera.

Dari salinan surat putusan yang didapat Fajar Sumatera, Zainudin Hasan yang dinyatakan menerima uang sejumlah Rp72.742.792.145 melalui Hermansyah Hamidi, Anjar Asmara, Agus Bhakti Nugroho dan Syahroni. Uang itu diterima dari kegiatan proyek Dinas PU-PR tahun anggaran 2016 sampai 2018. Uang-uang proyek pada dinas tersebut diterima melalui banyak pihak, salah satunya Wahyu Lesmono politisi dari PAN yang dulunya adalah anggota Dewan Kota Bandar Lampung. Sosok Hermansyah Hamidi adalah Kadis PU-PR di tahun 2016.

Dalam putusan tersebut dinyatakan, bahwa untuk merealisasikan penerimaan komitmen fee dari rekanan-rekanan yang akan mendapatkan pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, Zainudin Hasan melakukan plotting rekanan yang akan menjadi pemenang pada pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan.

Selanjutnya memberikan daftar pekerjaan tahun anggaran 2016 yang sudah diplotting sebanyak 299 paket kegiatan beserta nama-nama rekanan yang ditunjuk menjadi pemenang dengan nilai pagu anggaran keseluruhan sebesar Rp194.333.721.000. Zainudin Hasan meminta fee proyek dari para rekanan sebesar 13,5 persen dari nilai proyek kepada Hermansyah Hamidi yang kemudian menerima uang-uang tersebut melalui Agus Bhakti Nugroho, mantan anggota DPRD Provinsi Lampung.

Dugaan Mantan Kadis yang Jadi Tersangka di Balik Pengembangan KPK Dalam Kasus Zainudin Hasan

Kediaman Hermansyah Hamidi. Dia dinyatakan sedang tidak berada di rumah. Posisi Hermansyah Hamidi saat ini berada di Jakarta. Keluarga besar terlihat sedang rapat di salah satu ruangan di kediamannya. Foto: Ricardo Hutabarat/Fajar Sumatera. 

Fajar Sumatera telah menelusuri kediaman Hermansyah Hamidi di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 122, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung. Pukul 19.03 WIB, kediaman Hermansyah Hamidi berlantai dua, dipadati empat unit mobil; tiga unit parkir di dalam, satu unit parkir di luar. Saat dimasuki, rumah berlantai dua dengan corak putih ini dipadati sejumlah orang. Mereka duduk di dalam suatu ruangan di sebelah kanan begitu masuk lewat gerbang.

Seorang pria yang sedang duduk di sebelah mobil berwarna merah, mengatakan bahwa benar, tempat dia berdiri adalah kediaman dari Hermansyah Hamidi. Dia yang tak menyebutkan identitasnya mengatakan bahwa Hermansyah Hamidi sedang berada di Jakarta. Ketika ditanya apa konteks Hermansyah Hamidi ke Jakarta, pria berpakaian kaos oblong warna biru ini langsung mengatakan bahwa keluarga besar sedang melangsungkan rapat. “Saya tidak tahu sedang apa beliau ke Jakarta, yang jelas keluarga besar sedang rapat. Ada ibunya di situ,” tuturnya kepada reporter Fajar Sumatera.¬†[Ricardo Hutabarat]

Posting Terkait