Dugaan Penyimpangan DD, Warga Sukaratu Terus Datangi Kejari Pringsewu

PRINGSEWU – Kali ketiga Masyarakat Desa/Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk mempertanyakan proses Hukum Oknum Kepala pekon (KAKON) Setempat, Kedatangan masyarakat Ihwal  laporan penyimpangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahun Anggaran (T.A) 2017, Kamis (9/8).

Dugaan penyelewengan yang dilakukan oknum kakon sukaratu terkait reaslisasi kesetiap bidang pemberdayaan masyrakat pekon setempat, Data yang dimiliki Harian Fajar Sumatera Sesuai yang tertuang dalam angaran pendapatan dan belanja pekon (APBP) Sebesar Rp. 1.235.755.058,- yang dituangkan dalam rencana anggaran biaya (RAB) Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 Pekon Sukaratu.

Data yang dihimpun media ini, Lebih kurang 2 (dua) sub bidang, pembinaan Kemasyarakata dengan nilai anggaran sebesar Rp. 74.297.000,- dan untuk pemberdayaan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp. 123.920.000,- dengan jumlah 12 (dua belas) Item dugaan penyelewengan yang berindikasi dugaan tindak pidana korupsi salah satunya.

Pembinaan kemasyarakatan dari Rp. 74.297.000,- juta yang dianggarkan untuk belanja barang kegiatan kerukunan umat beragama yang langsung diberikan kemasyarakat Rp. 11.100.000 Juta yang direalisasikan berupa seragam ibu-ibu pengajian, dan belanja barang untuk pembinaan kemanan dan ketertiban yang diberikan ke masyarakat Rp. 5.460.000,- yang direalisasikan untuk pembelian Handy Talky (HT) yang dibagikan kesetiap kepala dusun (Kadus).

Baca Juga:  Dewan Bahas Hasil Reses

Selain itu juga ditemukan angaran untu belanja barang sarana dan prasarana olahraga sebesar Rp. 17.504.000,- dengan realisasi alat olahraga yang diterima oleh masyarakat sekitar Rp. 9.150.000,- juta dalam penyerapan belanja prasaran olahraga.

Kedua, tahun 2017 Pekon sukaratu menganggarkan untuk Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 123.920.000,- yang dibagi 7 (Tujuh) Item yang diberiberikan kepada masyarakat.

Dalam bidang pemberdayan Pertama, Belanja barang untuk peningkatan kapasitas kelompok pengrajin dianggarkan sebesar Rp. 23.986.000,- dengan realisasi pembelian seragam kelompok penyerapan anggaranya hanya sebesar Rp. 15.720.000,-. Kedua, Belanjat peningkatan kapasitas kelompok perempuan yang semula dianggarakan Rp. 10.798.000,- Berbeda terbalik dari realisasi yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp. 2.240.000,-. Selanjunya ke tiga, Belanja peningkatan kapasitas PKK yang dianggarkan cukup fantastis sebesar Rp. 23.686.000,- sedangkan realisasi yang diberikan kemasyarakat untuk pembelian seragam PKK Sebersar 15.720.000 Rupiah.

 

Selanjutnya, berdasarkan data yang dihimpun terkait dugaan korupsi oknum kakon sukaratu menguat adanya Mark UP anggaran, ternyata tidak berhenti disitu saja. Dibidang pemberdayaana lainya ditemukan ada penyelewengan untu belanja barang peningkatan kapasitas kelompok tani dianggarkan Rp. 19.921.000 juta, dengan realisasi ke tiga kelompok tani di dusun 1,3, dan dusun 4. Hanya sebesar Rp. 12.820.000,- juta.

Baca Juga:  Modus Bimtek, Istri Kades Pelesiran ke Bali Gunakan Dana Desa

Kelima, Dugaan Mark UP lainnya, Belanja peningkkatan kapasitas Badan himpunan Pekon (BHP) dianggarkan sebesar Rp. 17.969.000,- Realisasi untuk pembelian barang yang diberikan hanya sebesar 10.860.000 Juta.

Item yang ke-enam adalah untuk belanja peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi penyerapan angaran sebesar 3.750.000 Juta tesebut untuk pembelian meja, kursi, gula dan kacang ijo, yang dibagikan di tiga posiandu dipekon setempat.

Dalam pelatihan lembaga kemasyarakatan pun diduga di Mark UP, yang semula dianggarkan Rp. 6.481.775 dalam realisasinya hanya sebesar Rp. 4.500.000 Juta.

Selain bidang pemberdayaan masyarakat yang di Mark Up, Ternyata ada juga belanja anggaran untuk perbaikan drainase dengan jumlah anggaran sebesar Rp, 77.623.000,- juta yang ditempatkan pembangunannya diusun 5 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 58.217.250,- terdapat selisih yang cukup fantastis sebesar Rp. 19.405.750 juta.

Yang lebih mengejutkan lagi, Anggaran 40 juta untuk pengembangan BUMDespun diduga Fiktif, 40 juta tersebut berdasarkan data yang dimiliki media pringsewu, Terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah dikeluarkan anggaranya, tetapi tidak ada kegitan usah yang direalisasikan dan tidak jelas bergerak dibidang usaha apa?

Baca Juga:  Gazebo Kesusu

“Selama ini masyarakat sudah cukup diam dan tidak pernah mempermasalahkan, kalau kita diam saja melihat dan mengamini proses dugaan korupsi yang dilakukan oknum kakon, Ya, selamanya tidak ada kemajuan untuk masyarakat sukaratu,”ungkap Hendra Hadison.

Berdasar dugaan penyelewengan atau Mark Up yang dilakukan oknum kakon sukaratu yang dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum oleh belasan masyarakat, beberapa bulan yang lalu, tempatnya tanggal 31 Juni 2018.

“Kami ingin mengetahui sejauh mana perkembangan proses hukumnya, Alhamdulillah, kejaksaan sudah dalam tahap proses pendalaman penyelidikan, Kalaupun ada yang dibutuhkan oleh pihak kejaksaan, kami siap membantu berupa data pendukung ataupun kesaksian”jelasnya Bahroni.

Lanjut, Bahroni Mengatakan, Awalnya kedatangan mayarakat ke kejaksaan untuk menemui Kepala Kejari Pringsewu, Namun yang bersangkutan (kejari) sedang dinas luar. Hanya bisa ditemui oleh Kasi Intelejent Bayu Wibianto.

Kasi Interlinjen Kejari Pringsewu Bayu Wibianto,SH,MH saat dikonfirmasi diruang kerjanya menjelaskan, laporan masyarakat Pekon Sukaratu pihaknya sudah fulbaket dan fuldata, bahkan saat ini sudah dalam tahap penyelidikan.

“Saat ini kami Sudah fulbaket dan fuldata, bahkan tahap-tahap penyelidikan dan berkas sudah kami limpahkan ke kasi Pidsus,”Kata Bayu.(DN)

451 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

Dana Desa WARGA SUKARATU

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan