Eko Kuswanto Terancam Dipecat dari PNS

BANDARLAMPUNG – Setelah melaporkan Rakata Institute ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jaringan Aspirasi Pemuda Republik Indonesia (JAPRI) Lampung kembali melaporkan Eko Kuswanto—direktur lembaga survei itu—ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Senin (16/4/2018). Bila terbukti? Sanksi maksimalnya pemecatan.

Ketua JAPRI Lampung Hermawan menyampaikan bahwa pelaporan ini merupakan buntut dari hasil survei direktur Rakata Institut di Wiseman Cafe Pahoman, Bandar Lampung, Kamis (12/4/2018) lalu.

Alasannya, sebagai ASN, Eko Kuswanto diduga terlibat dalam politik, dengan merilis survei yang diindikasi menguntungkan salah satu paslon. “Dalam UU No. 5/2014 tentang ASN dilarang keras terlibat dalam kegiatan politik. Sedangkan hasil rilis survei Rakata beberapa waktu lalu, kita nilai memihak kepada salah satu paslon,” kata pria, yang akrab disapa Qiyai itu.

Hermawan yang juga sebagai Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Islam (APSI) itu menjelaskan, keterlibatan dosen Fakultas Tarbiah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan terlihat dari hasil survei Rakata Institute yang dianggap menggiring opini publik dengan menempatkan elektabilitas pasangan calon gubernur Lampung nomor urut 3 Arinal-Nunik di nomor satu.

Selain itu, pilgub yang digelar pada 27 Juni 2018 ini diikuti oleh empat pasang calon yang telah ditetapkan oleh KPU beberapa waktu lalu. Tapi, dalam survei itu juga seolah hanya diikuti dua kandidat saja sedangkan lainnya dianggap tidak ada.

Padahal dua lembaga survei sebelumnya, diketahui bahwa elektabilitas paslon Arinal-Nunik menempati posisi ke-3 jauh tertinggal di bawah paslon Herman-Sutono di urutan ke dua. Ini indikasi sebagai ASN Eko Kuswanto memihak paslon nomor 3.

“Jadi, kita juga meminta Bawaslu agar memperjelas metode apa yang digunakan dan siapa pembiayaanya. Karena, atas kondisi ini, kita menduga bahwa ini ada indikasi mendukung salah satu paslon,” pungkasnya

Sebelumnya Komisioner Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar menegaskan, bedasarkan undang-undang, dalam pelaksanaan pilgub Lampung seluruh ASN harus bersikap netral. Tidak boleh memihak ke salah satu pasangan calon.

“Berdasarkan Pasal 2 huruf f UU No. 5/2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” tegas pria yang akrab disapa Iskardo ini.

Selain UU, kata Iskardo, ada PP No. 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS). “PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik,” tegas kata dia.

Terkait keterlibatan Eko Kuswanto dalam pilgub dengan melakukan tidakan yang menguntungkan salah satu paslon. Bila ada aduan terkait dugaan keterlibatan ASN, Bawaslu siap proses, jika terbukti yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi pemberhentian dari ASN.

“Pemberian sanksi terkait pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2018 berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS. Jadi, prosesnya tidak panjang seperti dalam PP itu. Lisan dulu, tertulis dua kali, ya kepanjangan. Jika ASN terbukti melanggar netralitas, sidang selesai, kemudian diberhentikan sementara,” tegas Iskardo.

Eko Kuswanto mengakui statusnya sebagai ASN yang ditugaskan untuk mengajar di kampus UIN Raden Intan Lampung. Dia pun tidak mempermasalkan statusnya sebagai ASN melakukan riset elektabilitas paslon gubernur Lampung.

“Boleh saja seorang dosen melakukan riset, asalkan tidak bertentangan dengan rambu-rambu. Semuanya itu ada metodenya. Dan, ini penelitan tidak ada kaitan dengan politik. Itu hasil riset tentunya harus dipublikasikan. Sehingga, jangan dibesar-besarkan status saya sebagai ASN karena itu tak ada kaitannya,” kata dia.(TM/SP)

direktur rakata institue Eko Kuswanto Terancam Dipecat dari PNS

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan