Eko Mei Suruh Fria Untuk Hilangkan Alat Bukti, Dapatkah KPK Mempidanakan Dia?

Foto: Istimewa

Bandar Lampung – Minggu malam, 6 Oktober 2019 tepatnya pukul 19.00 WIB, Fria Apris Pratama mendapat telepon dari seorang polisi bernama Eko Mei. Penelpon ini adalah Kasubdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung berpangkat AKBP.

Isi percakapan keduanya menyoal tentang aksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara. Bagi Eko Mei, sebutan untuk lembaga antirasuah itu diubahnya menjadi sebuah kode. Kodenya adalah KOPIKO.

Dalam penyampaian kode KOPIKO itu, Eko Mei meminta kepada Fria Apris Pratama untuk menghilangkan suatu hal yang berkaitan dengan penyelidikan perkara yang sedang diusut oleh KPK. Perintah Eko Mei jelas, “tolong HP dimatikan dan juga sembunyikan barang bukti, karena KOPIKO sudah dekat. Sampaikan juga kepada Syahbudin, karena KOPIKO lagi kuntit dia (Syahbudin_read)”.

Sambungan telpon via aplikasi Whats App itu terjadi setelah beberapa jam yang lalu ketiganya melakukan pertemuan di Hotel Grand Anugerah, Jalan Raden Intan, di Kota Bandar Lampung. Namun, isi dialog saat pertemuan antara Kadis PU-PR Lampung Utara Syahbudin dan Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Bina Marga pada Dinas PU-PR Lampung Utara Fria Apris Pratama serta AKBP Eko Mei itu berlangsung, tidak terungkap di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjungkarang Kelas 1A, Senin, 16 Maret 2020 lalu.

Baca Juga:  Aktivis Mahasiswa dan Pemuda Dukung KPK Lawan Kejahatan Korporasi di Lampung

Sejenak, perintah dari AKBP Eko Mei itu direnungkan oleh Fria. Diakui oleh Fria, bahwa ia melakukan sambungan telepon dengan adik kandungnya. Dia berpesan kepada adik kandungnya, untuk menyembunyikan sejumlah barang yang belakangan diketahui adalah laptop dan dua buku berisi catatan aliran uang yang tujuan pemberiannya kepada oknum Aparat Penegak Hukum. Misalnya kejaksaan, kepolisian, serta oknum auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Lampung. Di dalam catatan itu, ada juga aliran paket proyek lengkap dengan nominalnya yang ditujukan kepada oknum DPRD dan Wakil Bupati.

Tak berapa lama, perintah dari AKBP Eko Mei urung dilaksanakan Fria Apris Pratama. Sebab, sang ibu menghubunginya dan berkata, “ada tamu dari KPK datang ke rumah”. “Ibu saya telpon, katanya ada tamu dari KPK datang ke rumah,” jelas Fria saat bersaksi di hadapan majelis hakim yang diketuai Efiyanto.

Akhirnya KPK mendatangi rumah Fria di Kabupaten Pringsewu dan menyita uang senilai Rp50 juta. “Itu uang untuk saya kembalikan ke teman saya. Itu berkaitan dengan jual beli mobil,” katanya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK Taufiq Ibnugroho saat melakukan tanya jawab.

Baca Juga:  Aliran Uang ke Oknum Auditor BPK Perwakilan Lampung Disiapkan di Dalam Koper Oleh Dokter Maya Metissa

Dari gambaran di atas, Indonesia Police Watch (IPW) menilai, bahwa AKBP Eko Mei diduga telah melakukan pelanggaran pidana, dengan niat untuk mencoba menghilangkan barang bukti serta berupaya menghalangi proses penegakan hukum.

“Kalau saksi mengatakan seperti itu, KPK seharusnya memeriksa AKBP Eko Mei secara intensif dengan tuduhan berupaya menghilangkan barang bukti dan berupaya menghalangi proses penegakan hukum,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane saat dihubungi Fajar Sumatera, Sabtu sore, 21 Maret 2020.

Yang dikatakan Neta S Pane bahwa AKBP Eko Mei dapat diperiksa oleh KPK merujuk pada Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Plt Juru Bicara Bidang Penindakan pada KPK Ali Fikri saat ditanya, Minggu, 22 Maret 2020, mengenai tindak lanjut lembaga antirasuh, tidak memberikan tanggapan. Pesan berisi pertanyaan yang dikirim lewat aplikasi Whats App, tidak mendapat jawaban.

Kenyataannya, hingga detik ini KPK menyatakan belum melakukan pemeriksaan kepada AKBP Eko Mei atau oknum manapun yang terlibat dalam kasus korupsi suap fee paket proyek pada Dinas Perdagangan dan Dinas PU-PR Lampung Utara. Kini, AKBP Eko Mei duduk sebagai Kasubdit III pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung.

Baca Juga:  Dua Buah Pengeras Suara di Ruang Sidang PN Tipikor Tanjungkarang Tidak Aktif, Hanya Pajangan

Padahal, dalam perjalanannya, KPK telah melakukan penetapan tersangka kepada pihak yang mencoba-coba untuk menghalangi proses penegakan hukum. Contohnya kepada advokat pengacara Fredrich Yunadi. Selain itu, KPK juga menetapkan seorang dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo, sebagai tersangka. Kedua orang ini terlibat dalam kasus korupsi, Setya Novanto, Ketua DPR RI saat itu.

KPK pun pernah menetapkan pengusaha Anggodo Widjojo sebagai tersangka. Anggodo mencoba menyuap pimpinan dan penyidik KPK lebih dari Rp 5 miliar. Suap itu dimaksudkan untuk menggagalkan penyidikan perkara korupsi sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan yang melibatkan kakaknya, Anggoro Widjojo.

KPK pernah menetapkan status tersangka terhadap dua warga negara Malaysia yang tertangkap bersama Neneng Sri Wahyuni pada 2012. Dua warga negara Malaysia itu bernama R Azmi bin Muhamad Yusof dan Mohamad Hasan bin Khusi. Mereka diduga mencegah atau merintangi penyidikan perkara Neneng dengan membantu yang bersangkutan selama buron. Seluruh orang di atas, dijadikan tersangka oleh KPK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Ricardo)

Agung Ilmu Mangkunegara AKBP Eko Mei KPK Polda Lampung

Posting Terkait