Enam Kabupaten Masuk Zona Merah Dalam Evaluasi Capaian Pemberantasan Korupsi

Ilustrasi (ist)

BANDARLAMPUNG – Dalam rangka mengevaluasi capaian pelaksanaan Aksi PPK (Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Terdapat

6 kabupaten/kota yang belum menyampaikan dan menginput laporan aksi PPK periode pelaporan bulan Juli Tahun 2017.

Akibat hal tersebut, ke-enam kabupaten/kota, yakni Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Mesuji, dan Kota Metro, memperoleh predikat Merah. Dan untuk Aksi PPK Provinsi Lampung, dari 7 target capaian dalam aksi PPK, terdapat 2 target yang tidak tercapai (Merah, 28,57 persen), 2 target belum sempurna (Kuning, 28,57 persen), 3 target tercapai (Hijau, 42,86 persen).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung Taufik Hidayat, menyampaikan, untuk 9 kabupaten/kota lainnya, capaian aksinya memperoleh nilai dengan predikat Hijau. Dan untuk nilai tertinggi adalah Kabupaten Tanggamus dengan nilai 57,14 persen (Hijau).

Baca Juga:  Komite Advokasi Daerah Ingin Lampung Bebas Korupsi

Rendahnya capaian aksi PPK tersebut, sambung Taufik, beberapa diantaranya disebabkan, beberapa kabupaten/kota tidak menyampaikan/menginput laporan aksi PPK pada periode tahun 2017 (28 Juni-10 Juli). Dan data dukung pada aksi transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunaan dana hibah dan bantuan social tidak dapat dilampirkan dalam penginputan laporan aksi PPK Plperiode pelaporan bulan Juli Tahun 2017.

Selain itu, belum tersedianya format yang baku dan standar dari LKPP untuk pengisian data dukung laporan capaian program prioritas terpilih, pada aksi Transparasi dan Akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa

Baca Juga:  Kejati Lampung Bakal Usut Dugaan Korupsi Embung 1 Miliar

“Dan belum dilaksanakannya sosialisasi peraturan kepala daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan periizinan dan non periizinan di daerah kepada lembaga PTSP dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengurusan perizinan yang mempersyaratkan ketentuan penyelesaian pembayaran pajak dan retribusi daerah,” papar Taufik, Minggu (17/9).

Untuk itu, pihaknya berharap, agar OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung dan lingkup kabupaten/kota, segera melakukan persiapan terkait penginputan Aksi PPK periode pelaporan bulan September Tahun 2017, dengan melengkapi data dukung masing-masing target capaian Aksi PPK.

Baca Juga:  Banalisasi Korupsi

Masih jelasnya, untuk kekurangan data dukung Aksi PPK bulan Juli Tahun 2017, baik provinsi maupun kabupaten/kota, agar dapat diinput kembali pada pelaporan bulan September Tahun 2017, kabupaten/Kota yang target capaiannya masih rendah agar dapat melakukan percepatan pelaksanaan Aksi PPK.

“Inspektorat Provinsi agar dapat mengkoordinasikan pelaksanaan aksi PPK di kabupaten/kota serta berkoordinasi kepada Inspektorat Jenderal Kemendagri terkait Aksi Transparasi dan Akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa tentang penyampaian draft RUP tahun 2018,” tandasnya.(ZN)

Korupsi

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan