Forum Mantan Perangkat Desa Kawal Dana Desa

PANARAGAN,- Dalam rangka mendukung program pembangunan di Provinsi Lampung, Forum Komunikasi Mantan Aparatur Pemerintahan Desa (Forkom-Mantapdes) Provinsi Lampung, siap mengawal realisasi dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Lembaga ini juga mengingatkan agar seluruh desa harus fokus pada program prioritas yang telah ditetapkan dalam APBDes. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan perekonomian di desa.

Demikian diungkapkan, Ketua DPW Forkompdes, H. Khoiri,S.Pd, MM kepada fajarsumatera.co.id, saat rapat terbatas bersama pengurus dan anggota Forkom di Tulang Bawang Barat, Sabtu, (3/6).

Baca Juga:  Jelang Hari Raya Idul Fitri Pemkab Tubaba Gelar Pasar Murah

“Kami selalu mengingatkan agar dana desa yang telah digelontorkan oleh pemerintah baik bersumber dari APBN maupun APBD bisa difokuskan kepada program prioritas sesuai dengan kondisi desa setempat” ujarnya.

Selain itu, dengan kucuran dana desa tersebut, desa dituntut untuk mengembangkan potensinya, dan fokus pada produk unggulannya. Karena dana yang sudah digelontorkan bertujuan untuk mencetak desa mandri, dan jangan sampai ada yang main-main dengan dana tersebut.

Khoiri juga menginginkan, perlunya ada pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dia berharap dukungan mitra BUMDes di desa-desa sehingga ada pendampingan di tiap desa. Ke depan, standar yang diterapkan di BUMDes pun diharapkan dapat mengikuti perusahaan besar.

Baca Juga:  Warga Heran Liat Mobil Goyang, Pas Dideketin Ternyata Pejabat Lagi Cipokan Sama Bini Orang

“Dengan begitu, bisa terjadi link and match antara perusahaan besar, UKM, dan pengusaha kecil di desa-desa. Karena yang selama ini menjadi problem UKM dan pengusaha kecil ini adalah mereka tak memiliki manajemen sumber daya manusia yang baik, distribusi, dan pemasaran,” pungkasnya.

Dia menambahkan, jika BUMDes dan UKM di masing-masing desa berjalan lancar, dipastikan provinsi lampung akan mengalami kemajuan pesat dan masyarakatnya sejahtera, dibawah kepemimpinan gubernur lampung, Muhammad Ridho Ficardo, M.Si.

Baca Juga:  IKA PMII Tubaba Tolak Kader Karbitan Masuk PCNU

Diketahui lembaga tersebut berdiri, bertujuan untuk mengawal, mengawasi dan menjalin komunikasi dengan mantan aparatur dan aparatur yang masih atif., dalam pengawalan program pembangunan di 15 kabupaten/kota yang ada di provinsi lampung. Maka, kemajuan yang telah diwujudkan oleh pemkab kabuaten/kota serta pemerintah provinsi, harus didukung semua pihak. (GS)

1,152 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan