Fraksi PDIP akan Sampaikan 5 Usulan di Rapim Hasil Kerja Pansus Politik Uang

Ketua Fraksi PDIP DPRD Lampung Watoni Nurdin. (Ist)

BANDAR LAMPUNG – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Lampung akan menyampaikan lima usulan rekomendasi saat rapim (rapat pimpinan) pada Minggu depan.

“Kalau sekarang kami belum bisa menyebutkan. Tetapi, kami akan menyampaikan tiga sampai lima usulan rekomendasi saat rapim bersama pimpinan dewan dan pimpinan fraksi DPRD Lampung,” kata ketua Fraksi PDIP DPRD Lampung Watoni Nurdin, Senin (11/2).

Tujuan digelarnya rapim ini, kata anggota komisi IV DPRD Lampung ini untuk menyampaikan hasil kerja pansus politik uang yang kemudian ditanggapi oleh pimpinan dewan dan fraksi.

Baca Juga:  Bulan ini Aktivitas Pansus Politik Uang Selesai di Paripurna

Hal ini berdasarkan kesepakatan saat digelarnya rapat beberapa waktu lalu yang hanya dihadiri oleh empat fraksi, diantaranya PDIP, PKB, Demokrat dan PKS.

“Dari sana akhirnya diputuskan bahwa kita ingin menyampaikan surat ke sekwan dan meminta pimpinan menjadwalkan rapim antara pansus, pmpinan dewan dan fraksi,”ucapnya.

Usulan rekomendasi ini, belum tentu diamini oleh semua fraksi di DPRD Lampung. Kendati demikian, ia meyakini usulan rekomendasi ini nantinya akan diamini oleh 80 persen fraksi DPRD Lampung.

Baca Juga:  Minggu Ini, Pansus Politik Uang Gelar Rapat Internal

“Saya pikir sekitar 80 persen fraksi akan mengamininya, melihat kondisi real dan ada masyarakat, forum Apdesi hingga media yang menyampaikannya,”tegasnya.

Fraksi PDIP melihat adanya sebuah kejadian saat pilgub 27 Juni 2018 lalu, dimana maraknya money politik yang terjadi secara masif di masyarakat.

“Kemudian teman-teman DPR meminta agar dibentuk pansus. Karena ini fenomena tidak baik untuk proses penegakan demokrasi di Lampung dan Indonesia. Kami khwatirkan bakal berimplikasi tidak baik. Makanya PDIP menyambut ini dengan tujuan positif dan meletakan semua faktual di lapangan menjadi argumentasi, kemudian dijadikan pendapat akhir dari PDIP,” ucapnya.

Baca Juga:  Mingrum Gumay Tunda Rapat Pansus Money Politic

Bisa saja, dari rekomendasi yang disampaikan nanti menjadi acuan pemangku kepentingan untuk menganulir penetapan atau pembatalan pasangan calon gubernur – wakil gubernur terpilih saat digelarnya ajang pesta demokrasi lima tahunan tingkat provinsi tersebut. (TM)

Pansus Politik Uang

Posting Terkait