Gaji Dibawah UMK, Yayasan Bina Profesi Sriwijaya Pecat Dosen Sepihak

Istimewa

BANDARLAMPUNG – Tenaga pengajar, baik dosen maupun guru adalah seorang buruh yang atas jasa pembelajarannya di ruang kelas dibayar oleh lembaga pendidikan/tempat mengajar yang diselenggarakan oleh masyarakat atau disebut swasta.

Untuk itu sebagai tenaga kerja dari suatu badan hukum dari lembaga pendidikan maka dosen dan guru juga memiliki hak atas upah dan jaminan kesejahteraan yang sama dengan pekerja di sektor lainnya.

Itu ditegaskan Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Karya Utama- Konfederasi Serikat Nasional (FSBKU-KSN) Wilayah Lampung, Yohanes Joko Purwanto, menyikapi pemecatan M. Ridho Erfansyah sebagai dosen di Yayasan Bina Profesi Sriwijaya.

Ridho telah bekerja di Yayasan Bina Profesi Sriwijaya sejak 28 November 2015 hingga diberhentikan sepihak oleh Yayasan Bina Profesi Sriwijaya pada 9 Mei 2019.

“Namun surat pemberhentian baru diterima yang bersangkutan pada Agustus 2019. Selama 3 tahun 6 bulan Ridho mengabdi hanya dibayar Rp500 ribu perbulan. Angka yang jauh dari kata layak untuk seorang profesional,” ungkap Yohanes.

Bahkan tegas Yohanes, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Bina Profesi Sriwijaya Nomor: 014/SK/YBPS-I/XI/2015 tentang pengangkatan sebagai dosen tetap, Muhammad Ridho Erfansyah besaran upah yang diterima seharusnya sebesar Rp1,2 juta.

“Hal ini menjadi keresahan  dan pertanyaan yg harus kita jawab bersama, mengetahui bahwa tenaga pengajar memegang peran penting dalam mencerdaskan generasi bangsa yang karenanya tidak terjamin kesejahteraan dari pata tenaga pengajar tersebut dapat berpengaruh pada kualitas dan pola dalam kegiatan belajar mengajar,” kata Yohanes.

FSBKU KSN bersama kuasa hukum M Ridho Erfansyah telah melaporkan peristiwa ini ke Disnakertrans Provinsi Lampung dan  pegawai pengawas dari Disnakertrans Provinsi Lampung telah melakukan kunjunan langsung ke Prasetya Mandiri Grup, dan mengeluarkan anjuran pemenuhan hak yang harus diterima M Ridho Erfansyah.

Hal tersebut karena PHK yang dilakukan Yayasan Bina Profesi Sriwijaya adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak karena tanpa Perundingan dan tanpa Penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

FSBKU-KSN Wilayah Lampung secara tegas menyatakan bahwa PHK sepihak adalah kejahatan HAM yang karenanya akan memutus mata pencaharian seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

“Terlebih selama pengabdiannya M. Ridho Erfansyah dibayar dengan upah jauh di bawah UMP/UMK. Kami mendesak Yayasan Bina Profesi Sriwijaya untuk segera penuhi hak M. Ridho Erfansyah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” tegas Yohanes.

DIa menjelaskan, meskipun guru dan dosen sudah ada peraturan yang mengatur sendiri, akan tetapi peraturan-peraturan ketenagakerjaan tetap berlaku bagi Dosen karena berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang (UU) 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pekerja/ Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. jika dikaitkan dengan pasal Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas Keprofesionalan, dosen berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. maka dosen juga adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. (*)

FSBKU-KSN Yayasan Bina Profesi Sriwijaya

Posting Terkait