Gakkumdu Bandarlampung Investigasi Verifikator Dukungan Perseorangan

BANDARLAMPUNG – Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Kota Bandarlampung melakukan investigasi terhadap penyelenggara pemilu di salah satu kecamatan.

Penyelenggara pemilu yang diduga merupakan seorang petugas PPS memberikan data dukungan memenuhi syarat (MS) pada berkas dukungan bakal calon perseorangan (bapaslon) sebelum dilakukan verifikasi faktual pada warga.

“Ada indikasi penyelenggara pemilu meng-MS-kan dukungan salah satu bakal calon perseorangan,” kata Ketua Bawaslu Bandarlampung Candrawansah di ruang kerjanya, Minggu (12/7).

Menurut Candrawansah, berdasarkan hasil penelusuran Panwaslu Kecamatan data warga yang disebut mendukung salah satu bapaslon, setelah diselidiki, ternyata tidak mendukung.

“Yang bersangkutan, yang masuk dalam daftar dukungan, merasa tidak pernah mendukung. Sehingga lagi dibahas dalam Gakkumdu Kota Bandarlampung,” ujarnya.

Hingga hari terakhir verifikasi faktual bapaslon, pada 9 Juli lalu, Bawaslu Bandarlampung menemukan dukungan ASN dan penyelenggara pemilu pada berkas dukungan kedua bapaslon.

“Yang telah dilaporkan oleh jajaran kita dari Panwaslu Kelurahan dan Kecamatan ke Bawaslu Bandarlampung, untuk bapaslon Firmansyah – Bustomi ada 37 ASN yang masuk dalam dukungan dan 47 penyelenggara pemilu yang berasal dari PPS, Panwaslu Kelurahan, Panwaslu Kecamatan, maupun PPK,” katanya.

“Sementara untuk bapaslon Ike Edwin – Zam Zanariah ada 18 ASN dan 43 penyelenggara pemilu,” lanjut Candra.

Jajaran pengawas pemilu telah melakukan pemanggilan terhadap ASN dan penyelenggara pemilu untuk klarifikasi.

“Sekarang kita sedang menginventarisir hasil investigasi Panwaslu Kecamatan terhadap klarifikasi ASN maupun penyelenggara yang masuk dalam dukungan bapaslon,” tutup dia.

Anggota Bawaslu Bandarlampung Divisi Penanganan Pelanggaran, Yahnu Wiguno Sanyoto, mengatakan hasil klarifikasi terhadap ASN dan penyelenggara pemilu menyatakan tidak mendukung.

“Itu dibuktikan dengan Form BA-5 KWK yaitu pernyataan tidak mendukung terhadap salah satu bapaslon,” ujar Yahnu.

Hasil klarifikasi dituangkan dalam rapat pleno Panwaslu Kecamatan dan diputuskan, ASN dan penyelenggara pemilu yang masuk dalam daftar dukungan bapaslon perseorangan tidak melakukan pelanggaran netralitas. (JOSUA)

Posting Terkait