GEBRAK Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan Versi Pengusaha

Foto: Lestari

JAKARTA – Dalam  beberapa  bulan  terakhir wacana  Revisi UU  No.13  Th 2003 tentang Ketenagakerjaan  (UUK)  terus  bergulir. Hal ini memantik respon dari gerakan  buruh  Indonesia. Sejumlah konfederasi buruh dan gerakan multisektor yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat menyampaikan secara tegas menolak revisi UU Ketenagakerjaan versi pengusaha, dalam konferensi pers di kantor LBH Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019.

“Kalo seandainya pemerintah ngotot mengesahkan revisi UUK, Gerakan Buruh bersama Rakyat akan melakukan perlawanan yg lebih besar,” tegas Ketua Umum KPBI Ilhamsyah.

Wacana  revisi UUK  yang  dicetuskan  oleh  kalangan pengusaha  (APINDO  –  KADIN)  menguar setelah BKPM melansir data mengenai menurunnya gairah investasi. Penurunan investasi ini dipercaya akan berdampak pada pertumbuhan  ekonomi,  oleh karena itu revisi UUK didesain agar menjadi lebih ramah bagi investasi.

Dari  berbagai  informasi  yang  berkembang,  usulan  revisi  UUK  yang  diajukan oleh  Pengusaha  dan Pemerintah  berpokok pada (1) penciptaan  sistem kerja  yang  lebih  fleksibel  (perluasan  sistem  kontrak,  outsourcing  dan pemagangan),  (2) penghapusan/pengurangan  pesangon,  (3) tentang pengupahan,  (4)  fleksibilitas  jam  kerja,  (5)  serikat  pekerja  dan  hak  mogok, (6) tenaga  kerja asing.  Keseluruhan  usulan  revisi  versi  pengusaha  ini sesungguhnya  tak lebih  dari  upaya  untuk  mengeruk  keuntungan  sebesar-besarnya diatas penderitaan kaum buruh dan rakyat Indonesia.

Hal itulah yang dinilai sejumlah konfederasi buruh, revisi UUK lebih memprioritaskan kepentingan investasi dan pengusaha daripada nasib buruh Indonesia. Sekretaris Jendral KASBI Sunar mengajak para buruh Indonesia untuk bersama-sama menolak revisi UUK versi pengusaha.

Seperti disampaikan kepada awak media, Aliansi Gebrak akan turun aksi pada 16 Agustus 2019 di depan Gedung DPR/MPR dengan tuntutan penolakan terhadap revisi UUK. (NL)

Posting Terkait