GMBI Endus Praktik Kotor DPMP Kota Bandarlampung

Ilustrasi (ist)

BANDARLAMPUNG,-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) menduga bahwa Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Bandarlampung melakukan praktik kotor dengan pihak Transmart Way Halim terkait perizinannya.

Pasalnya, berdasarkan surat yang dikelurakan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Bandarlampung nomor 660/374/III.10/2017 berisi bahwa objek pembangunan Mall Transmart sampai saat ini belum memiliki izin Amdal.

Baca Juga:  Dewan Kota Endus Praktik Kotor PT Sang Bima Ratu

“Bangunan itu belum mempunyai izin, tetapi mengapa pembangunan itu tetap berlangsung dan aparat terkait malah berdiam diri saja,” ujar Ketua LSM GMBI Wilter Lampung, Ali Mukhtamar Hamas, Senin (31/7).

Oleh sebab itu, dirinya merasa bahwa pihak Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Pemerintah Kota Bandarlampung, tengah bermain mana dengan perizinan Mall Transmart itu.

Baca Juga:  Dewan Kota Endus Praktik Kotor PT Sang Bima Ratu

“Iya bagaimana, izin Amdal belum ada namun izin-izin yang lain sudah ada, sedangkan syarat mengeluarkan izin selain Amdal kan harus mempunyai izin amdal terlebih dahulu, kalau seperti inj sama saja adanya permainan,” katanya.

Sambungnya, terlebih dalam kurun beberapa waktu lalu, Kepala Bidang (Kabid) Perizinan, Muhtadi, menjanjikan akan memaparkan bukti bahwa Transmart telah mengantongi izin Amdal. Namun fakatnya hingga saat ini pihak BPMP masih belum memberikan data tersebut dengan alasan klasik.

Baca Juga:  Dewan Kota Endus Praktik Kotor PT Sang Bima Ratu

“Mereka (DPMP) telah berjanji akan memberika data bahwa Transmart telah mengantongi izin Amdal, namun hingga saat ini mereka belum memberikan data itu dengan alasan bahwa itu dokumen negara, oke itu dokumen negara, kan kami hanya ingin melihat bukan meminta,” katanya. (JI)

Praktik Kotor

Posting Terkait