Gratifikasi dan Korupsi

ADA pernyataan menarik dalam kasus calon gubernur nomor 4 Mustafa yang ditangkap oleh KPK, beberapa waktu lalu. Ada yang menyebutkan, Mustafa tidak melakukan korupsi, tetapi gratifikasi.

Kalimat korupsi dan gratifikasi sempat menjadi perdebatan di Kantor Harian Fajar Sumatera, kemarin sore. Saya tak ikut dalam perdebatan itu, hanya sebagai pendengar yang baik. Teman saya bilang, gratifikasi sama aja korupsi.

Tapi teman saya yang lain menyebutkan tidak. Mereka berdebat dengan argument masing-masing. Kalau berdebat soal arti sebuah kata, panduan kita adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kamus bahasa Indonesia menjelaskan kata korupsi sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedangkan gratifikasi adalah uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.

Baca Juga:  Keuntungan Buat Tim Sukses

Mungkin ada benarnya dalam memahami makna semantik dari kata gratifikasi itu bukan korupsi karena kamus tidak menjelaskan ada unsur negatif dari definisi kata itu.

Berbeda dengan definisi korupsi yang dengan jelas disebutkan unsur negatifnya yakni menyalahgunakan keuangan.

Tetapi apakah dengan begitu, tidak melakukan korupsi? Tunggu dulu. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah membuat defenisi gratifikasi menjadi sangat rumit.

UU Tipikor dengan gamblang merumuskan gratifikasi itu apa, bagaimana, dan seperti apa konsekuensi hukum yang akan diterima oleh seorang gratifikan

Dalam UU Tipikor jelas bahwa gratifikasi yang dapat diproses secara hukum adalah gratifikasi yang melibatkan pegawai negeri atau penyeleng gara negara, karena berkaitan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Mustafa adalah pejabat negara. KPK menduga Mustafa terlibat dalam kasus penyuapan.

Baca Juga:  JPU Tipikor Tuntut 1.6 Bulan Eks Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lamtim

Sebelumnya, kita lihat dulu kasus menarik terkait gratifikasi. Joko Widodo saat menjadi Gubernur DKI sangat paham UU Tipikor, karena itu ketika mendapat hadiah gitar, dia langsung melaporkan ke KPK. Jokowi dengan demikian bebas dari tuntutan hukum.

Dari norma peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang gratifikasi, dapat disimpulkan bahwa gratifikasi merupakan embrio dari terjadinya tindak pidana suap.

Jika gratifikasi sudah sulit dikendalikan dan berubah menjadi suap, maka tindak pidana suap akan terus maju dan berkembang, tidak lagi sebagai upaya pemberian, namun akan menjadi upaya pengambilan kekayaan negara secara melawan hukum.

Baca Juga:  Bawaslu: Mustafa Tak Perlu Izin Jika Ingin Kampanye

Satu hal yang perlu diingat adalah gratifikasi itu embrio dari segala bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan kekuasaan, jabatan, perekonomian, kekayaan negara, dan masih banyak yang lainnya.

Seseorang yang sudah terbiasa memberi dan menerima gratifikasi, maka dia juga akan terbiasa denganmenyuap dan disuap. Jika seorang sudah biasa disuap dan menyuap, maka dia juga tidak akan ragu untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Lama juga perdebatan di kantor. Sayangnya perdebatan itu tak ada kesimpulan. Jadi masing-masing menyimpulkan sendiri. Saran saya hati-hati dengan gratifikasi, sumbangan, dan pemberian lainnya, karena bisa berujung pada bui. (*)

 

Korupsi Mustafa Ngupi Pai

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan