Gubernur Reward

Oleh : Riko Firmansyah

Minak Tab bingung memikirkan cara mengundang gubernur untuk hadir pada perayaan 100 tahun pendirian padepokan pencak silatnya.

Meski surat dilayangkan, belum tentu yang bersangkutan hadir. Apalagi lokasi perguruannya nyaris di atas gunung dan hanya bisa diakses dengan berjalan kaki, motor cross, atau naik kuda.

Kalaupun direspon, kemungkinan dihadiri anak buahnya yang membidangi seni budaya dan olahraga.

“Begitu yang biasanya terjadi,” keluh Minak Tab.

“Pusing-pusing amat. Undang dia untuk terima penghargaan, pasti datang,” usul Saleh.

Minak Tab melongo seolah meminta penjelasan lebih lanjut.

“Makanya baca berita Minak. Ke pulau yang bermasalah saja dia datang demi mendapat penghargaan,” jelas Saleh.

Bahkan di saat pemerintahannya sedang defisit, dia mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan.

Belum lagi yang lainnya. Yaitu di sejumlah kampus dan perusahaan. Seolah datang bila diimingi reward.

“Iya tah. Masa sih!?” Tandas Minak Tab.

Bukankah penghargaan dan sejenisnya tersebut sudah kewajibannya sebagai kepala?

Bukahkah dia berwenang penuh untuk mensejahterakan, memajukan rakyat, dan daerahnya, tanpa pamrih dengan mengesampingkan raihan penghargaan?

Bukahkah segala puji dan penghargaan itu hanya milik Tuhan YME demi terhindar dari sikap sombong.

“Wuih Minak! Bodo amatlah. Kok ruwet amat jadinya,” ujar Saleh, sambil berlalu.

Posting Terkait