Gubernur Ridho Bentuk Satgas Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar

BANDARLAMPUNG–Gubernur Provinsi Lampung Ridho Ficardo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar.

Sebagai tindak lanjutnya, stakeholder merusmuskankannya lewat Workshop Konflik Satwa di Hotel Amelia, Kamis (7/12/2017).

Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemerintah Lampung Choiria Pandarita membuka workshop dengan menghadiri tiga pembicara, yakni Wasja dari TNBBS, Teguh dari BKSDA Bengkulu-Lampung, dan Wiyogo Supriyanto dari Dinas Kehutanan Lampung.

Setelah diskusi, workshop dilanjutkan dengan pembahasan yang dibagi dua kelompok yang masing-masing membahas tentang Pembuatan SOP “Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar Lintas Sektoral” serta “Penyusunan Aksi Tim Koordinasi”

Hadir pada acara tersebut Kepala TNBBS Agus Wahyudiono, Kepala TNWK Subakir, tenaga ahli Gubernur Lampung Edison, Ketua Watala Edy Karizal, Ketua Jaringan Lingkungan Ekosistem Lampung (JKEL) Almuheri Ali Paksi.”JKEL mengapresiasi kepedulian Gubernur terhadap masalah lingkungan hidup,” kata Almuhery.

Menurut pihak penyelenggara, ujar Verry, regional coodinator Sumatran Tiger Project GEF-UNDP , workshop yang bekerjasama dengan Pemprov Lampung dan BKSDA dalam rangka membahas implementasi dari Surat Keputusan Gubernur Lampung No.G/459/V.23/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar Provinsi Lampung.

Verry berharap workshop akan menghasilkan implementasi dari SK Gubernur Lampung tersebut, baik sistem koordinasianya maupun pendanaannya. Masalah konflik antara manusia dan hewan merupakan masalah kita semua, pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha,” ujarnya.

Hal itu dipertegas oleh Wasja bahwa masalah konflik hewan liar dengan manusia merupakan tanggungjawan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Teguh sepakat bahwa harus ada kerjasama penanggulangannya.

Wiyogo Supriyanto berpendapat setidaknya ada tiga hal, yakni bagaimana menyelerasikan kebijakan, perencanaan anggaran, dan pembangunan berkelanjutan.

Edison, tenaga ahli Gubernur Lampung, berpendapat perlunya keterlibatan perusahaan yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dalam upaya menanggulangi konflik satwa liar.

Warsito, pokja Kehutanan Provinsi Lampung menceritakan upaya-upaya yang dapat dilakukan meminimalisasi konflik hewan dengan masyarakat.

Edy Karizal, ketua Watala, mengusulkan tim koordinasi berupa badan agar mempermudah pemerintah provinsi dan kabupaten ikut terlibat dalam penganggaran upaya menekan terjadinya konflik satwa liar dengan manusia. Dia menceritakan kesulitan Pemkab Tanggamus menganggarkan penanggulangan gajah yang merusak lahan pertanian warganya.

Dalam SK Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar Provinsi Lampun, Gubernur Ridho Ficardo, Wakil Gubernur Bachtiar Basri, dan Forkopimda Lampung sebagai pembina.

Ketua Tim Sekdaprov Sutono dibantu Wakil ketua Kadis Kehutan Prov Lampung. Anggota Tim dari unsur pemerintah, NGO lingkungan hidup, dan perusahaan perkebunan besar. (*)

2,154 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Berita Terkait

Leave a Comment