Gubernur Ridho: Dana Desa Perlu Ekstra Pengawasan

Gubernur M. Ridho Ficardo (ist) 
BANDARLAMPUNG, FS – Naiknya nilai alokasi program dana desa (DD) sebesar Rp400 miliar di tahun 2017,  yang diperuntukan bagi Provinsi Lampung dari Rp1,5 triliun menjadi Rp1,9 triliun, membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung perlu ekstra dalam mengawasi penggunaan anggaran pembangunan desa yang diamanahkan oleh pemerintah pusat tersebut.
Hal ini mengingat di tahun kemarin banyak anggaran DD yang tak sesuai peruntukannya atau diselewengkan. Dari itu efalusi begitu dibutuhkan untuk melihat titik mana saja yang masih rawan akan penyimpangan DD.
“Pendampingan itu yang hatus kita perkuat, segingga bisa mengantisipasi supaya kedepannya penyimpangan itu tak terjadi lagi,” ujar Gubernur Lampung, M Ridho Ficardo, usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka HUT ke-53 Provinsi Lampung, di gedung DPRD, Senin (20/3).
Adanya permintaan beberapa pihak agar penggunaan DD juga bisa digunakan untuk menggaji tenaga honor kesehatan di daerah, Gubernur Lampung mengimbau, agar dapat dirapatkan kembali. Karena menurutnya, penggunaan DD sudah tertuang dalan undang-undang yang mengikat dan tentunya dibutuhkan izin dari Kementerian Desa apabila ada hal-hal spesifik yang dibutuhkan di daerah.
“Itu masih harus dikaji terlebih dahulu apakah itu masih dalam ketentuan perundang-undangan atau tidak. Jangan sampai itu dianggap suatu penyimpangan di daerah walaupun niatannya baik,” imbuhnya.
Diketahui sebelumnya, sebelumnya, sebanyak 2600 perawat yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menggelar aksi di depan kantor Gubernur Lampung beberapa waktu lalu menutut pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Aksi tersebut mendapat tanggapan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Zaini Nurman. Dia mengatakan, kemungkinan merevisi Undang-Undang ASN memakan waktu yang cukup panjang.
Guna mengakomodasi kebutuhan tenaga medis di Lampung, BKD ujarnya selalu mengajukan formasi pengangkatan kepada Kementrian Apratur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). 
“Salah satu opsi adalah, penggunaan dana desa untuk mengakomodir pengadaan dana honor bagi tenaga kesehatan. Saat ini ada 2435 desa di provinsi Lampung, jika memungkinkan satu desa satu perawat, itu bisa jadi jalan keluar dari persoalan ini,” tuturnya.
Zaini mengatakan, pengangkatan langsung tidak dapat dilakukan, mengingat pemerintah masih memberlakukan moratorium PNS. BKD ujarnya selalu mengajukan pengangkatan tenaga medis dan guru ke pusat setiap tahunnya, namun urung terealisasi. 
“Sementara ini honor mereka kan diatur berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mungkin mau dinaikan semua atau diangkat semuanya. Hal itu akan berdampak membengkaknya belanja langsung daerah,” tandas Zaini.(ZN)

162 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Berita Terkait

Leave a Comment