Gubernur Ridho Isi Seminar ISEI Soroti Obligasi Pembiayaan Daerah

JAKARTA – Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, menjadi narasumber dalam konferensi pers Seminar Nasional ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia), di Jakarta, Senin (9/10).

Dalam pemaparannya, Gubernur Ridho, menilai, obligasi daerah dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan oleh pemerintah daerah guna membiayai kegiatan investasi sektor publik. Dengan demikian, masyarakat di daerah tersebut dapat memperoleh manfaat dan pemerintah daerah dapat memperoleh penerimaan.

Namun, masih banyak pemerintah daerah yang belum memanfaatkan instrumen pembiayaan ini dengan berbagai alasan.

Gubernur Ridho Ficardo juga mengaku, pihaknya belum berminat untuk menerbitkan obligasi daerah. Pasalnya, menurut Ridho, instrumen investasi ini memiliki sejumlah risiko. Apalagi apabila pemerintah suatu daerah tidak memiliki kapabilitas yang mumpuni dalam pengelolaannya.

“Pemerintah Provinsi Lampung belum mengarah ke penerbitan obligasi daerah, karena kami sedang mempelajari,” ungkap Ridho di Kantor Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Pusat di Jakarta, Senin (9/10).

Menurut Ridho, obligasi daerah merupakan instrumen pembiayaan yang menarik, namun risikonya pun harus dihitung secara cermat. Hal ini bukan hanya harus dilakukan oleh pemerintah provinsi, namun juga pemerintah kabupaten dan/atau kota. “Penerbitan obligasi daerah jangan sampai menimbulkan penyalahgunaan politik fiskal,” tukas Gubernur Ridho.

Baca Juga:  Gubernur Ridho Himbau Tetap Jaga Persatuan Bangsa

Di samping itu, Ridho juga menyoroti periode jabatan kepala daerah yang hanya maksimal dua periode. Apabila obligasi daerah tidak dikelola dengan baik, maka dikhawatirkan bakal menimbulkan risiko utang yang besar. Bahkan, utang tersebut bisa panjang hingga melebihi periode jabatan kepala daerah yang bersangkutan.

“Menjabat maksimal dua periode jangan sampai menghabiskan uang tiga periode. Jangan sampai penggantinya kerjanya hanya bayar utang dan dicaci rakyat,” ungkap Gubernur Ridho.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Muliaman D Hadad, menjelaskan, Indonesia banyak dicontoh dan diapresiasi karena banyak mencapai keberhasilan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia konsisten di tengah kondisi global yang tidak mudah dan jumlah penduduk miskin juga menurun.

Baca Juga:  Gubernur Ridho Selamatkan Jiwa Penderita Gizi Buruk

“Namun masih banyak masalah yang perlu menjadi perhatian agar pembangunan ekonomi lebih berkelanjutan, terutama terkait masalah kesenjangan,” kata Muliaman.

Muliaman menyebut, permasalahan kesenjangan di Indonesia sangat kompleks. Ia memberi contoh antara lain perbedaan tingkat pendapatan antar penduduk dan perbedaan antar daerah.

“10 persen penduduk Indonesia menguasai 77 persen kekayaan nasional. Ini angka sudah tidak rahasia lagi,” ungkap mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut.

Hal inilah yang menjadi topik dalam Seminar Nasional dan Sidang Pleno ISEI XIX tahun 2017. Acara tersebut akan dihelat di Lampung pada 18-20 Oktober 2017 mendatang.

Muliaman menjelaskan, seminar tersebut mengambil tema Terobosan untuk Mengatasi Kesenjangan Sosial-Ekonomi dan akan dihadiri oleh sekitar 600 orang anggota ISEI dari seluruh Indonesia.

“Di akhir acara ISEI akan punya catatan resmi yang disampaikan ke pemerintah terkait bagaimana menyelesaikan, memberikan jalan keluar, dan memberikan sumbangan pikiran. Masalah (kesenjangan) tidak mudah dan tidak sederhana,” tutur Muliaman.

Baca Juga:  Pemprov Lampung Anggarkan Rp.14,7 M untuk Guru Honor Murni SMA/SMK

Dari data, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, obligasi daerah merupakan efek yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan tidak dijamin oleh pemerintah. Penerbitan obligasi daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang rupiah.

“Pemerintah Daerah dapat menerbitkan obligasi daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan pemerintah daerah,” tulis DJPK Kemenkeu.

Dengan ketentuan tersebut, maka obligasi daerah yang diterbitkan pemerintah daerah hanya jenis Obligasi Pendapatan (Revenue Bond). Nilai obligasi daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai obligasi daerah pada saat diterbitkan.

Pengajuan usulan rencana penerbitan obligasi daerah dari Pemda kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan. Penilaian dan persetujuan oleh Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan.(*/N)

Gubernur Lampung

Posting Terkait