Hakim dan KPK Wajib Telisik Permintaan Uang Untuk Kejari Lampung Utara di Era Yuliana Sagala

Kadis Perdagangan Jadi Saksi Dalam Sidang Kasus Korupsi Lampung Utara

Kadis Perdagangan Lampung Utara non aktif Wan Hendri mengenakan rompi oranye setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Foto: Istimewa

Bandar Lampung – Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta wajib untuk mengungkap kebenaran tentang keterangan Hendra Wijaya Saleh, terdakwa pemberi suap dalam kasus korupsi fee proyek pada Dinas PU-PR dan Dinas Perdagangan Lampung Utara.

Hal ini berkait dengan permintaan sejumlah uang oleh Kadis Perdagangan Lampung Utara non aktif Wan Hendri kepada Hendra Wijaya Saleh. Uang yang diminta Wan Hendri itu senilai Rp100 juta. Keperluannya untuk diserahkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara di tahun 2019 karena kejaksaan saat itu sedang menyelidiki paket proyek pada Dinas Perdagangan.

“Keterangan Hendra Wijaya Saleh ini wajib ditindaklanjuti dengan bertanya kepada Wan Hendri. Sebab, Wan Hendri akan dihadirkan jaksa sebagai saksi di persidangan. Sehingga publik dapat mengetahui kebenarannya,” kata Pengamat Hukum dari Universitas Negeri Lampung, Yusdianto saat dihubungi, Minggu (26/1/2020).

Yusdianto menegaskan tidak ada lagi alasan lain bagi jaksa KPK dan majelis hakim untuk tidak mendalami keterangan itu. Sebab, keterangan itu bersumber dari Hendra Wijaya Saleh yang notabenenya adalah terdakwa. “Sehingga narasi jaksa KPK dan majelis hakim yang selalu berkata basis mereka selama persidangan adalah dakwaan benar-benar terrealisasi. Artinya tidak hanya tekstual saja, tapi juga benar-benar dilakukan,” terangnya.

Perlunya hal ini dilakukan kata Yusdianto untuk menegakkan makna prinsip equality before the law, bahwa semua pihak sama kedudukannya di hadapan hukum. “Prinsip ini didasari Pasal 27 ayat (1) UU 1945. Karena inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Dan juga setiap keterangan yang ada harus ditindaklanjuti supaya semua pihak yang terlibat dalam dugaan praktik korupsi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujar Yusdianto.

Dari keterangan Hendra Wijaya Saleh yang telah kami konfirmasi, permintaan uang itu tidak dipenuhinya secara keseluruhan. Ia mengaku hanya sanggup memberikan Rp20 juta. Penyerahan uang itu dilakukannya di kediaman Wan Hendri pada 15 Agustus 2019.

Diketahui, Kejari Lampung Utara pada tahun 2019, dipimpin oleh Yuliana Sagala. Kini Yuliana Sagala telah ditempatkan di posisi yang baru sebagai Kabag Tata Usaha pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Intelejen (Jamintel) Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Hendra Wijaya Saleh mengungkapkan, proyek yang sedang diselidiki oleh Kejari Lampung Utara itu adalah pembangunan pasar. Namun detail tentang pasar di mana, tidak diurai Hendra Wijaya Saleh.

“Proyek pembangunan pasar di tahun 2018. Dan proyek itu dikerjakan oleh Dede Bastian,” kata Hendra yang juga Ketua Gapeksindo Lampung Utara itu di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin (20/1/2020). “Tapi saya tidak tahu ke siapa uang itu diberikan Wan Hendri,” jelasnya. (Ricardo)

Posting Terkait