Hakim Masuk Angin, Granat Dorong Komisi Yudisial Turun Tangan

Ist

BANDARLAMPUNG,FS-Vonis yang dijatuhkan bagi penyalahgunaan narkoba kerap kali diberikan tak sesuai dengan perbuatan, diduga aparat penegak hukum baik jaksa maupun hakim terkesan masuk angin, seperti yang terjadi dalam kasus penyalahgunaan gunakan narkoba oleh mantan Sekda Tanggamus Mukhlis Basri.

Untuk itu, DPD GRANAT Provinsi Lampung meminta Komisi Yudisial (KY) turun tangan meneliti oknum hakim yang kerap menjatuhkan vonis ringan kepada terdakwa kasus tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Tanjung Karang.

Sekretaris DPD Granat Lampung Agus Bhakti Nugroho.SH.MH mengatakan, vonis ringan menjadi suatu fenomena yang kerap terjadi, padahal pemerintah juga dengan tegas mengintruksikan memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

“Jangan sampai vonis ringan menjadi trend di kalangan hakim, seperti yang terjadi dalam putusan kasus narkotika yang melibatkan Sekda Tanggamus Non aktif Muchlis Basri, yang hanya divonis satu bulan penjara,” tegasnya saat dimintai tanggapannya, Kamis (23/3).

Memberikan vonis ringan terhadap kasus narkotika,  menurutnya, tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika dan terindikasi terjadi aksi suap terhadap oknum hakim di PN kelas 1A Tanjungkarang.

“Pelaku tindak pidana narkotika seharusnya dihukum lebih lama, demi menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Selain itu, penegak hukum harus konsisten dalam menegakkan supremasi hukum, demi memenuhi rasa keadilan dan upaya pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.” jelasnya.

Senada, Ketua DPC Granat Kota Bandarlampung Gindha Ansori.SH.MH menilai, nurani hakim seperti mati bila memberikan vonis ringan tanpa mempertimbangkan bukti-bukti, saksi dan fakta yang terungkap di persidangan.

“Akibatnya, keputusan vonis ringan itu memunculkan dugaan, adanya praktik mafia peradilan dalam penetapan putusan kasus narkotika,” ujarnya.

Meskipun dalam UU 35 tahun 2009 tentang narkotika ada vonis rehabnya dipasal 103, tetapi menurutnya tetap saja bahwa hukum ini seolah cidera dalam implementasinya.

“Untuk kasus ini kita dukung jaksa untuk banding, agar masyarakat tidak terluka rasa keadilannya, dan ke depan Granat akan berupaya terus untuk mendorong penyempurnaan regulasi khususnya UU narkotika ini, karena banyak celah dan interpretasi kadang berdasarkan kepentingan,” tegasmya

Ini adalah peringatan bagi jaksa penuntut umum. Jangan tidak mengajukan banding jika putusan hakim tidak sampai dua pertiga dari tuntutan. Apalagi jika kasus yang dituntut adalah kasus yang menyangkut kepentingan publik. Jika terbukti tidak mengajukan banding, ancaman sanksi disiplin ada di depan mata.

“Bisa dikenakan hukuman sedang. Itu penundaan kenaikan pangkat,” katanya.

Dalam hal JPU memilih untuk mengajukan banding dengan beberapa alasan, pertama kata dia, JPU berkeyakinan bahwa kedua terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan prima Pasal 2.

Selain itu, putusan yang dikenakan terhadap terdakwa juga tidak sesuai dengan tuntutan dan sudah mencederai “rasa keadilan”.

“Sebagai elemen masyarakat yang mengawal proses penegakkan hukum bidang Narkoba maka DPD GRANAT Lampung akan melaporkan Hakim, Jaksa yang menangani perkara dimaksud ke Komisi Yudisial dan Jamwas di kejaksaan Agung,” tandasnya. (RF)

232 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

Berita Terkait

Leave a Comment