Hakim Pengadilan Tipikor Tanjungkarang Dinilai Patut Untuk Diperiksa KY Atas Ralat Putusan Korupsi Agung Ilmu Mangkunegara CS

Saat Hakim Mengeluarkan Kata Setan Dengan Nada Tinggi Kepada Agung Ilmu Mangkunegara, Memangnya Sedang Membahas Apa?

Skrinsut video hasil rekaman Fajar Sumatera saat terjadi perdebatan antara Syahbudin dan Agung Ilmu Mangkunegara. Terlihat seluruh pihak terlibat, termasuk jaksa KPK dalam menyaksikan catatan aliran uang yang diduga mengalirkan ke oknum APH milik Syahbudin di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang Kelas 1A, Senin malam, 16 Maret 2020. Foto: Ricardo Hutabarat/Fajar Sumatera.

Bandar Lampung – Majelis hakim yang menyidangkan perkara korupsi suap fee proyek Dinas Perdagangan dan Dinas PU-PR Lampung Utara dinilai sudah sepatutnya diperiksa oleh Komisi Yudisial [KY]. Penilaian itu berangkat dari adanya peristiwa ralat kalimat dalam agenda pembacaan surat putusan untuk perkara tersebut.

Baca Juga:  Pengacara Mohon Doa Agar Hukuman dan Uang Pengganti atas Vonis Koruptor Asal Lampung Utara Dikabulkan MA

Praktisi Hukum Hendri Adriansyah mengatakan, ungkapan ralat yang dinyatakan majelis hakim sejatinya bukanlah ralat dalam konteks sebenarnya. Sebab, ucapan ralat diungkapkan majelis hakim itu tidak dalam proses persidangan.

“Mengapa tidak di dalam agenda pembacaan putusan saja dikatakan ralat? Mengapa setelah sidang ditutup, baru dikatakan ralat. Ini lalai sekali,” kata dia kepada reporter Fajar Sumatera, Sabtu, 4 Juli 2020.

“Kalau saran saya dengan adanya ralat ini, hakim itu harus dilaporkan ke Komisi Yudisial, harus diperiksa. Namanya hakim itu dalam memutus perkara itu kan wakilnya Tuhan. Masa dalam peristiwa pembacaan putusan, ada ralat. Itu fatal,” terangnya.

Sepanjang yang dipahami Hendri, proses pembacaan surat putusan sudah pasti melalui musyawarah. Ungkapan Hendri ini senada dengan penyampaian Lembaga Bantuan Hukum [LBH] Bandar Lampung.

Baca Juga:  Calon Kada Pakai Politik Uang, Indikasi Korupsi Saat Menjabat

“Pertama itu, namanya putusan hakim itu, pasti sudah ada rapat majelis. Kemudian dari pertimbangan dari dakwaan jaksa, itu kan unsur TPPU tidak ada dalam dakwaan. Benar yang dikatakan LBH itu soal musyawarah,” ujar dia.

Peristiwa ini sekaligus dilihat Hendri, sebagai bukti buruknya lembaga peradilan. Dia tidak melihat adanya kewajaran dari peristiwa itu.

“Kalau kata saya, itu nggak mungkin ralat. Bisa saja ke depan, ada ralat dalam perkara lain. Seharusnya, kalau memang itu diralat, apanya yang diralat? Kalau kata saya, itu harus dilaporkan ke Komisi Yudisial,” akunya.

Baca Juga:  LSM Geram Minta KPK Dalami Kasus Fee Proyek Lamsel

“Lucu alasannya hakim itu. Kalau memang ada ralat, jadinya ke depan kalau ada putusan perkara di pengadilan, nanti bisa aja hakim bilang, oh iya, ini saya salah ucap, saya ralat. Jadi buruk peradilan. Masa dikit-dikit ralat. Sedangkan pengacara aja kalau diomongin salah saja, pasti dikoreksi habis-habisan,” timpal dia.

Dia menduga, surat putusan tersebut bukan dibuat oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara itu. “Jangan-jangan ada joki, ada yang mengarahkan. Bisa jadi begitu,” tegasnya.

Hendri menilai alasan penempatan kalimat Tindak Pidana Pencucian Uang [TPPU] yang disampaikan Ketua Majelis Hakim Efiyanto tidak memiliki dasar kuat. ”Memang sudah pasti, tidak ada pengadilan tindak pidana pencucian uang. Lucu aja kalau kalimat itu salah letak,” ketusnya.

Untuk diketahui, para perkara itu, hakim yang bertugas adalah Efiyanto; Masriaty; Ahmad Baharuddin Naim; Zaini Basir; dan Sahrial Alamsyah. [Ricardo Hutabarat]

Agung Ilmu Mangkunegara KPK

Posting Terkait