Harun Noeh BPRPI

Oleh: Iwan Nurdin

“Kenapa dipanggil Alung, Bang?,” tanyaku suatu sore di sela-sela pertemuan di Bogor. Hampir seluruh Indonesia ini mengenalnya dengan panggilan Alung. Siapa tahu ada arti khusus, pikirku. Sewaktu kecil, abang saya yang celat tidak bisa ia panggil saya, Harun, tapi Alung. Jadilah hingga sekarang keluarga dan handai taulan memanggil saya Alung. Berlanjut hingga kini. Aih, begitulah kadang-kadang sebuah awal dimulai. Hanya sebuah kebetulan sekaligus kesalahan.

Bang Alung adalah putra Alm. Afnawi Noeh, legenda dari BPRPI yang dipanggil abah oleh seluruh aktivis di Nusantara ini. Tapi itu bukan saham terbanyak ia mendapat tempat khusus dalam gerakan sosial.

Saya hendak bercerita sekilas saja tentang sosok Alung yang saya kenal.

Bang Alung, adalah Mantan Ketua Umum BPRPI-Sumatera Utara. Tentang bagaimana kiprah BPRPI telah banyak khalayak Indonesia ini mengetahui. Usai menunaikan jabatannya tahun lalu, Ia mengabarkan ingin mencalonkan diri untuk DPRD Sumatera Utara.

“Kok kayak mendadak, Bang?,” tanyaku. Bukan mendadak. Tapi memang harus berpikir matang dalam suasana pasar politik dan uang tidak bisa dibedakan.

Tentu saja saya mendukung niat baik ini. Terlebih saat ini Bang Alung adalah kawan sejuang saya. Ia adalah Anggota Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Talenta politik dan organisasinya terasah dengan baik. Tahun lalu, BPRPI yang ia pimpin, sukses sebagai tuan rumah Kongres AMAN. Menghadirkan ribuan komunitas adat seluruh Indonesia, dan tamu-tamu nasional dan internasional.

Sebenarnya gerakan kita ini tidak dapat dilepaskan dari politik. Persoalan yang kita hadapi juga karena soal-soal politik, demikian Bang Alung.

Bagaimana BPRPI berorganisasi tentu saudara-saudari telah mengetahuinya. Tentang BPRPI berpolitik?

Saya mengingat sebuah cerita.

Suatu hari, Mensesneg era Gusdur, Bondan Gunawan menerima laporan peliknya persoalan tanah BPRPI ini. Pelapornya adalah Alm. Abah Afnawi Noeh Ketua Umum BPRPI. Selanjutnya laporan tersebut masuk ke Gusdur. Presiden kita ini, selain banyak menerima laporan tentang betapa banyak masalah tanah perkebunan, adalah sosok yang memahami soal pertanahan. Bahkan, ada tulisan Gusdur soal sepakbloa dikaitkan dengan land reform.

Anda tentu ingat kata-kata Gusdur yang fenomenal ketika menjabat Presiden: empat puluh persen tanah-tanah perkebunan adalah tanah hasil nyolong. Sudah saatnya dikembalikan. Sayang, rencana tersebut belum terwujud dan Gusdur lengser. Itulah sekelumit politik BPRPI.

Cerita ini dikisahkan oleh Pak Bondan Gunawan ketika berkunjung ke BPRPI, di hadapan kami. Kebetulan saya hadir di Medan dalam acara tersebut.

Saat Gubernur Gatot berkuasa di Sumut, ia mengajak Gubernur ini meresmikan gedung dan kampung-kampung BPRPI di tanah-tanah perjuangan.

BPRPI kerap menghadapi situasi berat di lapangan. Entah telah berapa kali, telepon atau sms yang berdering menjumpai saya dari Bang Alung. Menceritakan peristiwa-peristiwa genting yang dialami BPRPI di lapangan dan meminta kami di Jakarta melakukan sesuatu. Tentang anggota yang luka, tentang lawan yang terusir. Ini menandakan bahwa sebagai Ketua ia hadir di lapangan. Begitulah Sumut, tak hanya butuh kecakapan bicara, butuh juga nyali.

Ketika ia menyatakan mencalonkan diri sebagai DPRD, menurut saya Harun Nuh alias Bang Alung sangat layak didukung. Saya yakin ia akan tidak hanya menjadi bagian dari suara, melain juga pemberi jalan penyelesaian bagi masalah-masalah pertanahan yang ada di Sumatera Utara.

Mari mengibarkan panji-panjimu, menangkan wakilmu.

(*)

Harun Noeh BPRPI

Posting Terkait