Heboh, Kasat Pol PP Kota Bandarlampung Ternyata Kader PDIP

4667 detiklampung cik raden resmi ditahan
4667 detiklampung cik raden resmi ditahan
Kasat Polisi Pamong Praja Kota Bandarlampung, Cik Raden.

BANDARLAMPUNG – Beredarnya foto Kasat Polisi Pamong Praja Kota Bandarlampung, Cik Raden melalui pesan Whatsapp sempat membuat heboh berbagai pihak. Sebab, orang nomor satu di SatPol PP Bandarlampung ini terlihat tengah asyik bersantap siang dengan memakai atribut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersama kader partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri.

Menanggapi hal itu, Akademisi Hukum Unila, Yusdianto Alam meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pemerintah Kota Bandarlampung memanggil Kasat Pol PP Bandarlampung, Cik Raden untuk dimintai klarifikasi terkait beredarnya foto tersebut.

“Kalau beliau sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan tindakan itu, artinya beliau telah melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi, perlu dipertanyakan kejelasannya atas alasan apa sehingga beliau yang masih berstatus sebagai ASN memakai atribut partai,” katanya, Kamis (7/12/2017).

“Tapi kita mengetahui beliau ASN yang berprofesi di bidang hukum, artinya sangat menguasai dan berpengalaman di bidang hukum,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Yusdianto mempertanyakan dua hal terkait beredarnya foto tersebut. Pertama, apakah beliau dengan sengaja mengekspos ke publik bahwa seseorang yang berstatus PNS boleh memakai atribut partai. Kedua, melalui foto tersebut, ia menilai Cik Raden telah menyampaikan pesan bahwa orang yang memiliki kuasa itu boleh melawan hukum.

“Untuk itu, kita berharap Bawaslu segera mengklarifikasi permasalahan ini. Karena, berdasarkan undang-undang, bahwa ASN tidak boleh berpolitik apalagi menjadi kader partai,” tegasnya.

“Kemudian tentang Peraturan Pemerintah Tahun 2010 Tentang Kedisiplinan Pegawai menerangkan bahwa sanksi yang paling berat diberhantikan dari PNS. Kalau dari klarifikasi Bawaslu beliau dianggap sudah pensiun, maka perlu kita pertanyakan, kenapa masih menjabat SatPol PP Kota Bandarlampung. Apa jangan-jangan sudah tidak ada lagi pejabat di Kota Bandarlampung yang dapat menjadi Kasat Pol PP kecuali Cik Raden,” jelasnya.

Selain itu, Yusdianto juga meminta agar Pemerintah Kota Bandarlampung dapat berkomitmen terhadap adanya ASN yang melakukan pelanggaran hukum. ”Siapapun PNS yang seperti itu, walaupun satu partai harus ditegakan peraturannya. Jangan hanya bicara bahwa bekerja berdasarkan hukum sementara mereka (Pemkot Bandarlampung_red) tidak menunjukkan wibawa hukum. Kan Gitu,” ujarnya.

“Harus ada penetapan hukum yang seadil-adilnya kepada yang bersangkutan. Karena, jika dia masih berstatus PNS dan bergabung ke dunia politik, ini sama saja dengan telah melakukan tindak pidana korupsi,” pungkasnya. (ZN/TM)

398 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Berita Terkait

Leave a Comment