Herman HN Banyak Sengsarakan Rakyat

Wali Kota Bandarlampung Herman HN

BANDARLAMPUNG-Herman HN telah banyak membuat rakyat sengsara. Hal itu diungkapkan Humas Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL), Yohannes Joko Purwanto, tadi sore.

Menurutnya, seharusnya ungkapannya tersebut pantas dijadikan tagline Herman HN-Sutono dalam kampanye yang dimulai 15 Ferbuari mendatang.

Contoh Herman menyengsarakan rakyat, menurut dia,  pada Mei 2017 lalu, orang nomor satu di Kota Tapis Berseri itu telat membayar dana sertifikasi guru yang kabarnya  sekitar puluhan sampai ratusan miliar. Bahkan kala itu, para guru tersebut sampai meminta bantuan hukum ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung agar pemkot setempat mengeluarkan dana sertifikasi.

“Moso harus ada masalah dulu, hak para guru baru dibayarkan. Ini kan aneh, padahal dana tersebut bersumber dari APBN dan tidak boleh dipakai untuk yang lain-lain,” ungkapnya.

Tak hanya itu saja, pemkot Bandarlampung juga diduga masih berhutang dengan RSUAM dan RSJ dengan belum dibayarkan Jamkesmasda sekitar 20 miliar.

“Kemarin saya dengar Pemprov Lampung membayarkan dana bagi hasil dari pajak rokok ke Pemkot Bandarlampung. Dari uang itu semestinya berapa persennya itu digunakan untuk memback up dana kesehatan,” ungkapnya.

Tak sampai disitu saja masalah di pemerintah Kota Bandarlampung sejak dipimpin oleh Herman HN, bahkan tersiar kabar bacagub yang diusung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diduga telat membayar insentif RT, Babinsa, Babinkamtibmas dan Guru Ngaji.

“Masa ia Pemkot Bandarlampung ini selalu telat membayar kewajibannya kan. Padahal masyarakat telah mempercayai Herman HN sehingga bisa menjabat sebagai Walikota Bandarlampung, tapi kok rakyatnya jadi bahan sengsaraan beliau,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah Bandarlampung juga  menunggak pembayaran insentif bulanan guru honorer dan sempat membuat heboh pemprov Lampung dengan menggelar aksi demo. Alasan penunggakan pembayaran ini diindikasi karena pemprov Lampung belum membayar dana bagi hasil (DBH).

“Ga ada hubungan tertunggaknya pembayaran DBH sehingga belum dibayarkan insentif para guru. Semestinya para guru ini menuntut ke pemkot,” pungkasnya.

Ia berharap, walikota Bandarlampung dapat bijak dalam mengambil setiap kebijakan tanpa harus mengedepankan ambisi membangun infrastruktur secara besar-besaran dengan mengorbankan dan menyengsarakan hati masyarakatnya.

“Dimana hati nurani mu pak Herman, kenapa mengesampingkan rakyatmu demi membangun infrastruktur secara besar-besaran,” pungkasnya.(ZN)

2,519 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan