Himbara Sosialisasi Tax Amnesty ke UMKM

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungkarang, Abdul Gani, menjadi narasumber dalam acara pemahaman dan tanya jawab seputar program menteri keuangan tersebut. (Gambar Ihan).
BANDARLAMPUNG, FS — Jelang Akhir Periode Amnesti Pajak,  Himpunan Bank Milik Negara (Himbara),  terus geber sosialisasi kepada pelaku Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM). 

Kali ini, himpunan Bank BUMN, yang terdiri dari Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI, bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak(DJP) Bengkulu dan Lampung, kembali mensosialisasikan amesti pajak kepada sekitar 150 nasabahnya dan debitur UMKM yang ada di Lampung. Kegiatan sosialisasi diadakan di Gedung Pascasarjana Universitas Bandar Lampung (UBL), Rabu (23/3).
Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungkarang, Abdul Gani, menjadi narasumber dalam acara pemahaman dan tanya jawab seputar program menteri keuangan tersebut.
Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang bum memiliki NPWP, kecuali untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana” ujarnya saat memberikan pengarahan kepada peserta sosialisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, diatur mengenai Subjek dan Objek Pengampunan Pajak di Bab III.

Pada Pasal 2 ayat (1) PMK tersebut berbunyi setiap WP berhak mendapatkan pengampunan pajak. Ayat (2) selanjutnya WP yang berhak mendapatkan pengampunan pajak merupakan WP yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh).

Sementara ayat (3) menyebut, WP yang belum memiliki NPWP, WP harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP.

Kemudian di ayat (4) diatur pengecualian WP yang memperoleh tax amnesty atau yang tidak bisa ikut TA adalah WP yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan, dalam proses peradilan, atau sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Di tempat yang berbeda, Corporate Secretary BRI Pusat Hari Siaga Amijarso, menjelaskan bahwa Himbara 
bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak(DP) setempat, sukses menggelar sosialisasi amnesti pajak di 15 kota di seluruh Indonesia, pada 8-10 Maret 2017 lalu. Sosialisasi amesti pajak diberikan kepada para nasabah dan debitur UMKM di 15 kota di seluruh indonesa pada 22-24 Maret 2017, diantaranya Palangkaraya, Gresik,  Pekalongan, Taskmalaya.

Adapun sosialisasi akan diselenggarakan serentak 23 Maret 2017, yakni dikota Bandarlampung, Kudus,  Pontianak,  Kendar, Manado,  Bengkulu,  Batam,  Kediri, Maumere dan Timika. 

Sosialsasi kembali diadakan mengingat animo masyarakat untuk mengetahui,  memahami dan menyukseskan amnesti pajak masih sangat tinggi, sehingga terhadap acara yang diselenggarakan pada 10 Maret 2017 mampu menyedot tak kurang dari 4.500 peserta.  
Periode ketiga amnesti pajak berjalan mulai 1 Januari hingga 31 Maret 2017.  dengan tarif repatriasi maupun deklarasi dalam negeri sebesar 5%  dan untuk tarif deklarasi luar negeri sebesar 10%. 
uang tebusan untuk UMKM  tarifnya tetap sama yakni 0,5 persen untuk harta dibawah Rp 10 miliar dan 2 persen untuk harta di atas Rp 10 Miliar.  Berdasarkan data yang dilansir dari website Amnesti Pajak DJP.

Realisasi uang tebusan Amnesti Pajak berdasarkan Surat Setoran Pajak(sSP)  telah mencapai Rp 116 Triliun.  Nilai tersebut berasal dari pembayaran uang tebusan Rp107 Trilun,  pembayaran tunggakan Rp. 7.65 Triliun dan penghentian pemeriksaan bukti permulaan Rp903 Miliar,  Keseluruhan harta dari tebusan tersebut berdasarkan penerimaan Surat Pernyataan Harta(SP) yang mencapai Rp4558 Triliun dengan komposisi sebanyak Rp3.390 Triliun berasal dari deklarasi dalam negeri, Rp1.022 Trilun dari deklarasi luar negeri dan Rp145 Triliun merupakan dana repatusi.  
Dari komposisi uang tebusan berdasarkan SPH yang desampaikan,  kontribusi terbesar berasal dari WP orang Pribadi non UMKM sebesar Rp.  86,8 Triliun, WP Badan non UMKM Rp 12,9 Triliun, WP orang Pribadi UMKM Rp6,42 Triliun dan WP Badan UMKM Rp 43 Miliar.
HIMBARA sebagai bank persepsi yang dapat menampung dana dana Amnesti pajak,  siap untuk memberikan layanan one stop financial soluton bagi para pelaku dengan produk-produk yang lengkap dan aman serta sesuai dengan kebutuhan nasabah.  
“Himbara mendukung penuh program amnesti pajak karena bermanfaat untuk menopang penerimaan negara. Uang yang masuk dari wajib pajak dapat menambah modal pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pendidikan, kesehatan, perumahan dan pembangunan infrastruktur” pungkasnya.
Sementara itu, nampak hadir di acara tersebut, sejumlah pimpinan dari Bank yang tergabung dalam Himbara, diantaranya, Area SME Head Bank Mandiri, 
Ardianto, Wakil Pemimpin Wilayah BRI Bandarlampung, Priyadi, Pemimpin BNI Cabang Tanjung Karang, Jacobus J. Chandra, Area transaction and funding manager Bank Mandiri Bandarlampung, Robin Pangihutan Hutahaean, Wakil Pemimpin BNI Cabang Tanjungkarang, Fanny Hasibuan. (IH).

166 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Berita Terkait

Leave a Comment