HMI Bandar Lampung Gelar Aksi di Depan Kantor DPRD

BANDAR LAMPUNG – Kepemimpinan  Joko Widodo – Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 dinilai Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Bandar Lampung memiliki rapor merah.

Hal ini ditandai dengan semakin melemah nilai tukar rupiah terhadap dollar AS hingga menembus di kisaran angka Rp15.029 sejak 4 September 2018 lalu.

“Pelemahan perekonomian yang dihadapi Rakyat Indonesia hari ini tentu tidak terlepas dari dampak kebijakan yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia kabinet kerja Jokowi -JK,” kata ketua HMI cabang Bandar Lampung Husni Mubarak saat menggelar aksi di depan kantor DPRD Provinsi Lampung, Selasa (18/6).

Rasio harga ekspor dan impor merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara. Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia total pada Juli 2018 menunjukkan angka sebesar -3.088,1.

“Neraca perdagangan yang negatif sama saja dengan jumlah impor lebih besar dari pada jumlah ekspor yang

Baca Juga:  HMI Bandarlampung Ultimatum Jokowi-JK

Salah satunya berasal dari sektor pangan. Kemudian, tahun 2018 impor pemerintah mendukung pelemahan nilai tukar rupiah, misalnya impor beras sebanyak 2 juta ton pada saat panen raya berlangsung.

Tak hanya itu, pemerintah juga mengimpor garam sebesar 3.7 juta ton dan gula sebesar 1,1 juta ton. Padahal presiden Jokowi-JK juga menjanjikan untuk swasembada pangan (tidak Impor),” ucapnya.

Oleh karena itu, ia menilai bahwa kepemimpinan Jokowi – JK tidak mampu menepati janjinya setelah memimpin Indonesia selama empat tahun ini.

‘Sampai kapan Indonesia harus menjadi korban perang dagang (trade war) antara AS danCina? Dimana janji untuk swasembada pangan?,” tanyanya.

Dilain sisi, selain sektor ekonomi yang memprihatinkan, bangsa Indonesia dewasa juga dilanda krisis demokrasi.

Padahal, hak untuk berpendapat juga tercantum dalam pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Baca Juga:  Vitman Resmi Dilantik Sebagai Ketum HMI Komisariat Dakwah

“Ironisnya kemerdekaan mengemukakan pendapat yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dijamin oleh negara, sayangnya mengalami kemunduran kwalitas dengan adanya kriminalisasi, persekusi, tuduhan-tuduhan makar serta pembungkaman yang dilakukan secara masif oleh suprastruktur politik dan infrastruktur politik,”ucapnya.

‘Apakah kondisi Indonesia saat ini sudah sesuai dengan sifat ke-Bhenika-an yang teguh ?? Atau inikah revolusi sosisal yang dimaksud pemerintah ?? Mari Koreksi !!!,” tegasnya.

Oleh karena itu, HMI Cabang Bandar Lampung menyampaikan beberapa tuntutan,  pertama pemerintah agar mengkoreksi ulang kebijakan fiskal dan moneter Negara Indonesia.

Kedua, pemerintah untuk melakukan re-konsolidasi kebangsaan dengan mempertegas ke-Bhenika-an yang menjunjung tinggi kemajemukan bangsa. Ketiga, pemerintah untuk menciptakan iklim Demokrasi pancasila tanpa politik identitas.

Keempat, pemerintah harus menghentikan proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari hutang Negara. Kelima, pemerintah wajib menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Baca Juga:  Vitman Resmi Dilantik Sebagai Ketum HMI Komisariat Dakwah

Selain menyampaikan tuntutan, pihaknya juga memberikan beberapa solusi untuk menghadapi  permasalahan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia.

Pertama, pemerintah membatasi Impor dan mempermudah Ekspor, memaksimalkan produksi dalam negeri, menghentikan belanja serta kunjungan luar negeri hingga perekonomian Indonesia stabil.

Kedua, pemerintah bersama semua unsur penyelenggara pemilu wajib mejalankan instrumen pemerintah dengan konsisten dan tegas.

Ketiga, pemerintah harus menjaga etika sebagai Pejabat Publik dengan tidak mencampur adukkan antara kinerja Pemerintahan dan kepentingan Partai Politik.

Keempat, pemerintah menekankan kembali Revolusi Mental dan pembanguna kwalitas SDM dalam negeri .Kelima, selesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama ini dan tindak tegas pelakunya sesuai hukum yang berlaku.

“Dengan demikian, apabila tuntutan HMI Cabang Bandarlampung tidak dapat di realisasikan oleh pemerintahan Jokowi -JK selama kurun waktu 30 hari, maka kami mencatat secara jelas bahwa Jokowi-JK telah gagal sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI,”pungkasnya. (*)

HMI Bandarlampung

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan