Icak-icak Serius

Ngupi Pai

Ngupi Pai oleh Riko Firmansyah

PEMILIHAN umum (Pemilu) tolok ukur demokrasi. Prosesnya terdiri dari berbagai tahapan. Secara garis besar bisa dikategorikan pada lima bagian (Pendaftaran, kampanye, pemilihan, penghitungan, dan pelantikan).

Terpenting dari semua proses itu adalah hasil perolehan suara dilalui melalui penghitungan. Hal inilah yang menentukan pemenangnya untuk mengetahui siapa yang berhak memikul tanggungjawab menjalankan pemerintahan dalam mengemban amanah rakyat.

Tak terkecuali pada Pilgub Lampung 2018. Banyaknya lembaga survey mengurusi perolehan suara dengan quick count. Di antaranya Rakata Institute, Charta Politika, SMRC, hingga Cyrus Network.

Masyarakat tertarik untuk mengetahui hasilnya secepat mungkin. Fakta itulah yang membuktikan hitung manual KPU (rekapitulasi perolehan suara) dianggap lambat dan bertele-tele alias membosankan.

Padahal proses di KPU itulah yang sangat penting dan menentukan pemilu bisa berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu pelantikan. Hasil di mana peraih suara terbanyaklah yang menduduki jabatan politis tertinggi di wilyahnya.

Di Lampung muncul masalah. Dan, itu sudah beberapa kali mengemuka sejak 2009, 2014, dan 2018. Berupa dugaan politik uang. Biasanya disematkan pada pemilik suara terbanyak.

Berbagai aturan telah diterbitkan untuk mengantisipasi agar permainan politik uang tidak mencemari proses demokrasi itu. Tetapi, selalu kandas. Tak membuat jera karena selalu terulang.

Apa pun tudingannya, peraih suara terbanyak selalu saja dilantik menjadi kepala daerah oleh pemerintah pusat. Padahal, bila terbukti melakukan si calon bakal terkena diskualifikasi. Ancaman sanksi dan fakta di lapangan tak pernah singkron. Terkesan berjalan sendiri-sendiri.

Tentunya yang babak belur—bisa dibilang ketiban pulung—adalah lembaga yang mengurusi laporan dugaan itu. Dalam hal ini Bawaslu di semua tingkatan (Desa, kecamatan, kabupaten, kota, dan pronvinsi).

Banyak tekanan dan himpitan yang membayangi tugas mereka. Apalagi prosesnya ditentukan waktu yang teramat singkat. Di sini munculnya Gakkumdu (Pengawas, polisi, dan jaksa).

Namun, fungsinya hanya pada kemudahan koordinasi untuk sampai ke pengadilan. Soal pemeriksaan, pengusutan, hingga pengumpulan alat bukti, terkadang beberapa bagiannya disematkan pada pelapor.

Pertanyaannya, mampukah mereka menghadapinya? Jelas sangat tidak mampu. Karena beban itu terlalu besar dipikul mereka. Idealnya, KPU turut membantu meringankan.

Misalnya, menunda rekapitulasi suara. Bisa saja rekomendasi yang dikeluarkan Baswaslu adalah penghitungan ulang, pencoblosan ulang, pembukaan kotak suara di sejumlah TPS, hingga diskualifikasi calon.

Bila tidak? Maka, dua penyelanggara pemilu (KPU dan bawaslu) itu hanya pelengkap dan penguat legitimasi pemilik suara terbanyak. Terlepas dari sangkaan pelanggaran luber dan jurdil.

“Subsansti pemilu tak sampai sasaran hanya sekadar memenuhi prosedural. Jauh panggang dari api,” ujar Minak Tab.

“Maksudnya icak-icak serius?” Tanya Saleh.

Minak Tab diam.

 

 

1,658 kali dilihat, 40 kali dilihat hari ini

Icak-icak Serius

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan