Iklan Arinal Langgar Kepentingan Publik, KPI Beri Sanksi

Ilustrasi (ist)

BANDARLAMPUNG, – DPD I Partai Golkar Lampung menanggapi santai terkait Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat  memberi sanksi administratif berupa teguran tertulis untuk Direktur Utama PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Hary Tanoedoedibjo. Karena ditemukan adanya pelanggaran atas perlindungan kepentingan publik terkait siaran iklan Arinal Djunaidi sebagai Calon Gubernur Lampung periode 2019-2024 sekitar pukul 22.49 pada 28 Agustus 2017 lalu.

“Itu Jakarta punya urusan donk. Kalau kita kan enggak,” Kata Korbid Kepartaian DPD I Golkar, Made Bagiase, Rabu (6/9).

Ia meminta KPI Pusat agar jangan tebang pilih terkait iklan beberapa partai yang tersiar di televise. Pasalnya, ia menilai, iklan itu hanya sebatas perkenalan diri dari  Arinal Djunaidi ke masyarakat sebagai calon Gubernur Lampung periode 2019 – 2024.

“Jangan tebang pilih dong, banyak juga beberapa iklan partai yang tersiar di televisi, kenapa tidak dipermasalahkan. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak. Gitu lho,” ucapnya.

Untuk diketahui, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat  memberi sanksi administratif berupa teguran tertulis untuk salah satu stasiun televisi milik Ketua DPP Perindo, Hary Tanoedoedibjo karena ditemukan adanya pelanggaran atas perlindungan kepentingan publik terkait siaran iklan Arinal Djunaidi sebagai Calon Gubernur Lampung periode 2019-2024 sekitar pukul 22.49 pada 28 Agustus 2017 lalu.

Hal ini berdasarkan surat nomor : 510/K/KPI/31.2/09/2017 tertanggal 5 September 2017 dan ditandatangani oleh Wakil Ketua KPI Pusat S.Rahmat M. Arifin yang ditujukan kepada DirekturUtama PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Hary Tanoedoedibjo.

KPI Pusat menilai siaran iklan yang menampilkan profil Arinal Djunaidi sebagai calon gubernur Lampung beserta program –program yang diusungnya telah melanggar perilaku penyiaran komisi penyiaran Indonesia tahun 2012 pasal 11 serta standar program siaran pasal 11 ayat (1) dan tidak mengikuti ketentuan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran ( P3 dan SPS).

Berdasarkan pelanggaran tersebut, KPI Pusat memberikan sanksi administrati teguran tertulis. Karena siaran program wajib untuk dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak diperuntukan kepentingan kelompok tertentu.

Oleh karena itu, KPI Pusat meminta agar pihak stasiun televisi itu untuk menghentikan siaran iklan tersebut serta wajib menjadikan P3 dan SPS KPI tahun 2012 sebagai acuan utama dalam menayangkan isi siaran. Karena, berdasarkan pasal 36 ayat (4) tentang UU Penyiaran,  isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

Jika dikemudian hari KPI Pusat kembali menemukan siaran iklan serupa, maka  pihaknya akan memberikan sanksi administratif yang lebih berat sesuai dengan pasal 75 ayat (2) SPS KPI tahun 2012. (TM/ZN)

Iklan Arinal Iklan Politik Komisi Penyiaran Indonesia

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan