Imer Darius Kondisikan PPK di Pileg 2019?

Imer Darius. (Ist)

BANDAR LAMPUNG – CALON anggota legislatif (caleg) untuk DPR RI Daerah Pemilihan Lampung I dari Partai Demokrat, Imer Darius, diketahui menggelar pertemuan dengan 7 ketua dan 1 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) asal Pesisir Barat di Tanggamus pada September tahun lalu.

“Apapun bentuknya, pertemuan itu tidak dibenarkan, karena meskipun pelaksanaannya sebelum penetapan Daftar Calon Tetap,” kata Ketua KPU Pesisir Barat, Yurlisman di Kantor KPU Provinsi Lampung, Kamis (10/1/2019).

KPU Pesisir Barat kemudian menjatuhkan Sanksi Tertulis berupa Peringatan Keras kepada 5 ketua dan 1 anggota PPK sementara 2 ketua PPK lainnya diberikan Sanksi Tertulis berupa Peringatan Keras dan mencopot jabatan keduanya sebagai ketua PPK.

Namun menurut Yurlisman, beberapa ketua PPK yang tidak diberhentikan memutuskan untuk mundur sendiri.

“Mungkin karena merasa malu dengan kejadian ini, dan itu juga sudah diplenokan tanpa instruksi dari saya,” lanjutnya.

Baca Juga:  Penanganan Kasus Imer Darius Diserahkan ke Bawaslu Tanggamus

Berdasarkan kajian KPU Pesisir Barat, dalam pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan politik untuk memenangkan Imer Darius, namun Imer diketahui memberikan biaya transport dan makan.

Imer Darius yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung pada Desember lalu, mengkoordinir petugas PPK dan PPS di Lampung Selatan.

Empat dari enam penyelenggara pemilu terbukti melanggar kode etik karena terbukti terlibat dalam pembentukan tim relawan Imer Darius.

“Kami teruskan untuk laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melalui Bawaslu Provinsi Lampung,” ujar Ketua Bawaslu Lampung Selatan, Hendra Fauzi, Sabtu (15/12/2108) lalu.

Pengamat Hukum Tata Negara yang juga merupakan akademisi Universitas Lampung, Yusdianto, menilai berdasarkan kedua peristiwa yang telah diverifikasi tersebut Bawaslu harus berani menindak Imer Darius.

Baca Juga:  Dinilai Mangkir, Ini Jawaban Imer Darius

“Merekomendasikan KPU untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai caleg,” kata Yusdianto, saat dihubungi melalui telepon, Kamis (10/1/2019).

Menurut Yusdianto, secara atitude, bila peserta pemilu mengondisikan penyelenggara, sudah sepantasnya diambil tindakan eksternal tidak hanya di internal.

“Dia (Imer Darius_red) menjadi caleg itu karena keputusan KPU,” ujarnya.

Pemberian uang dalam bentuk apapun kepada petugas penyelenggara pemilu adalah gratifikasi, Yusdianto mendorong Bawaslu untuk merekomendasikan pencopotan Imer Darius sebagai caleg melalui KPU.

Imer Darius mengakui pertemuan dengan petugas PPK terjadi sebelum dirinya ditetapkan sebagai DCT (Daftar Calon Tetap).

“Sebelum ditetapkan sebagai DCT kan DCS dulu, apa bedanya. Jangan ada batasan, itukan tindakan menghindar dari perbuatan melawan hukum,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Pesisir Barat Irwansyah mengaku sudah mengirimkan surat kepada Imer Darius untuk meminta keterangan pada Rabu (9/1/2019) lalu.

Baca Juga:  Imer Darius Minta BK DPRD Lampung Usut Pemalsuan Surat Undangan RDP

“Jadwalnya hari ini, Kamis, pemanggilannya. Tapi dia (Imer Darius_red) tidak hadir, tanpa keterangan,” kata Irwansyah.

Pernyataan yang berbeda disampaikan oleh Imer Darius. Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Lampung ini membantah semua tudingan yang ditujukan kepadanya.

“Ini masalah kok baru sekarang dibukanya, kejadiannya September lalu sebelum ditetapkan DCT, saat itu di Pesisir Barat saya sebagai pimpinan DPRD Lampung, masak tidak boleh pertemuan dengan siapapun,” kata Imer.

Dia mengaku sudah mengetahui tuduhan yang ditujukan kepadanya dalam pemberitaan di media dilakukan oleh rivalnya sendiri.

“Tapi kan saya tidak mau menuduh-menuduh itu, ada baunya intinya begitu. Biar publik sendiri yang mengetahui ini mainan siapa,” ujar Imer Darius. (*)

Imer Darius

Posting Terkait