Impor Garam Bukan Solusi Tepat

Ilustrasi. (Ist)

JAKARTA— Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengkritisi langkah pemerintah untuk melakukan impor garam.  Menurutnya, impor bukanlah solusi  tepat yang harus dilakukan.

Kelangkaan garam di prediksi akan bertahan hingga akhir tahun. Namun bukan berarti pemerintah harus mengimpor garam.

“Ini tergantung musim, kemungkinan bisa berlanjut sampai akhir tahun. Kalau solusinya hanya impor tentu ini salah karena petambak lokal yang akan terpukul,” ujarnya, Senin (31/7).

Menurutnya, jika dilakukan impor garam maka hal itu menjadi masalah bagi petambak garam lokal. Pasalnya, petambak garam selalu kalah saing dengan garam impor terutama untuk industri.

“91% kebutuhan garam industri di impor, sementara itu peningkatan teknologi bagi produsen garam lokal masih stagnan,” terangnya.

Untuk itu, pemerintah diminta cari solusi lain. Salah satunya dengan meningkatkan daya saing produsen garam lokal termasuk dari sisi teknologi.

Sebenarnya pemerintah sudah punya program PUGAR (pengembangan usaha garam rakyat) tapi program tersebut rupanya tidak berjalan lancar.

Tak hanya itu, realisasi bantuan untuk petani garam pun tidak pernah mencapai 100%, target produksi garam dari PUGAR hanya bisa mencapai 51.4% dari target.

“Jadi programnya sudah ada tapi tidak serius diawasi pemerintah. Panjangnya rantai distribusi garam lokal juga perlu dipotong, setidaknya ada 7 pelaku utama dalam distribusi. Kalau impor, lebih pendek jalurnya, jadi harga lebih murah. Itu yang perlu dibenahi dari kebijakan garam,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Menteri Perdagangan Enggartiasto sudah menerbitkan izin impor garam untuk industri. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi kelangkaan garam yang terjadi saat ini.

“Saya keluarkan izin (impor garam) untuk industri. Aman sudah,” kata Enggartiasto.

Menurutnya, keputusan itu berdasarkan rapat di Kantor Wakil Presiden, yang menyepakati rekomendasi impor garam dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diserahkan kepada Kementerian Perdagangan.

Sebelumnya, impor semua jenis garam baru bisa dilakukan jika ada ada rekomendasi dari KKP. Berdasarkan arahan dari Menko Perekonomian, rekomendasi selanjutnya akan dilimpahkan ke Kemendag.

“Wapres mengarahkan agar dituangkan saja secara permanen di Permendag agar impor garam industri rekomendasinya langsung diserahkan ke Menteri Perdagangan. Sambil menunggu itu, impor untuk kebutuhan industri sudah keluar sesuai permintaan. Ada lima atau enam permintaan,” ujarnya.

Sementara untuk garam konsumsi, Enggartiasto mengatakan, pihaknya tengah menghitung berapa kebutuhan dan menunggu rekomendasi dari KKP.

“Itu (garam konsumsi) harus dari KKP. Itu tidak didelegasikan kepada kita. Garam industri sudah clear, garam konsumsi segera akan dimintakan,” kata dia.

Enggartiasto mengakui kelangkaan garam terjadi akibat pasokan berkurang karena terjadi gagal panen. Saat ini, pemerintah tengah menghitung berapa jumlah garam yang bisa diimpor PT Garam.(*)

 

Posting Terkait