Sugar Group Diduga Ngemplang Pajak

Ilustrasi (Foto Istimewa)

Bandarlampung – Adanya dugaan keterlibatan PT.Sugar Grup Company (SGC) dalam menyokong dana sosialisasi guna pencalonan Arinal Djunaidi selaku Calon Gubernur (Cagub) terus menuai atensi publik. Selain muncul adanya dugaan pencucian uang, disinyalir dana untuk Cagub itu dari hasil pengemplangan pajak. Sejumlah kalangan menilai keterlibatan itu untuk mengamankan aset serta lahan tebu yang diduga bermasalah yakni adanya perbedaan luasan lahan antara BPN Tulang Bawang dengan izin usaha yang dikeluarkan Bupati Tuba pada tahun 2004 lalu.

Akademisi Universitas Lampung (Unila) Yusdianto berpendapat, jika memang SGC diketahui ada keterlibatan langsung terkait dengan pendanaan itu dan disinyalir hal itu dilakukan sebagai bentuk untuk menghindari pajak maka perlu dilakukan tindakan-tindakan oleh pihak yang berkompeten.

“Apakah keterlibatan itu dengan salah satu calon merupakan bagian dari praktek cuci uang atau bukan kalau  itu merupakan bagian dari praktek pencucian uang atau bentuk penghindaran pajak maka harus dilakukan tindakan dari pihak terkait karena itu jelas Pidana, akan tetapi dalam proses hukumnya kan harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya,”urai Yusdianto, Kamis (5/10).

Yusdianto menegaskan, motif dari SGC dalam memberikan dukungan finansial kepada salah satu calon itu yang harus dipertanyakan, karena sudah menjadi tradisi jika pemodal tidak begitu saja memberikan dana tak terbatas tanpa adanya kepentingan dari korporasi itu.

“Logikanya mana ada pengusaha mau jor-joran mengeluarkan dana yang sedemikian besarnya tanpa ada kepentingan yang diboncengi. Ini yang harus kita cermati, jika saja calon yang didukung korporasi itu memenangi Pilgub, bukan tidak mungkin ada imbalan yang akan diberikan Cagub itu dan itu bukan hanya semata dalam bentuk uang,”tegasnya.

Kandidat Doktor Universitas Padjajaran (Unpad) ini menambahkan, korporasi selalu membawa misi ketika masuk dalam ranah politik salah satunya adalah mengamankan aset atau hal-hal yang berhubungan dengan proses perizinan yang memberikan dampak positif bagi perusahaan.

“Jika melihat beberapa peristiwa terkait adanya sejumlah persoalan sengketa lahan yang menyeret nama SGC tentunya banyak pihak yang berasumsi jika dugaan adanya keterlibatan itu untuk mengamankan aset perusahaan atau bisa saja guna kepentingan proses perizinan bahkan HGU,”tandasnya.

Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Lampung Charles Alizie berpendapat jika memang SGC sebagai sponsor tunggal dalam sosialisasi Arinal maka perlu dipertanyakan sumber dana yang digunakan dalam kepentingan pencalonan Arinal.

Pasalnya sejak digulirkan sosialisasi itu, jumlah dana yang telah digelontorkan sangat fantastis, oleh sebab itu petugas pajak harus jeli mensikapi persoalan itu, karena menurutnya sudah bukan rahasi jika perusahaan Gula itu pernah tersandung kasus pengemplangan pajak yang nilainya triliunan.

“Ini yang harus diawasi, tahun 2011 lalu Komisi II DPR-RI bahkan pernah mengadakan hearing guna membahas dugaan manipulasi dan penggelapan pajak oleh SGC, karena perusahaan gula itu diduga memalsukan lahan tebu mereka,” ungkapnya, Rabu (4/10).

Dia menegaskan, sumber dana yang dikeluarkan oleh SGC dengan nilai miliaran rupiah itu yang harus diwaspadai.

“Dari mana sumber pengeluaran biaya politik oleh pengusaha atau perusahaan yg demikian besar jumlahnya. Apakah bersumber dari dana yg sudah final pajaknya, atau jutru dari penggelembungan biaya produksi dan usaha, yang berpotensi manipulasi pajak perusahaan.

“Kalau memang dana kampanye itu sumbernya dari pajak final, kan bisa di croscek dari deviden pemilik saham. Apakah profil pembayaran pajak deviden dan laporan pajak pribadi pengusaha tersebut sesuai dengan perkiraan biaya politik yg dikeluarkannya. Atau sebaliknya, sumber pembiayaan politik itu dari penggelembungan dan manipulasi dengan memasukkan biaya politik kedalam biaya produksi dan usaha dari perusahaan mereka,”katanya.

Jika memang hal itu yang dilakukan,lanjut Charles,maka hal itu termasuk katagori manipulasi laporan keuangan perusahaan untuk mengurangi pajak.

“Jika kedua hal tersebut dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan yg dimilikinya, maka ini adalah yg dinamakan kejahatan korupsi korporasi dan pelanggaran pidana, baik itu ditinjau dari UU Pilkada, UU Perpajakan dan UU Tindak Pidana Korupsi. Logikanya tdk mungkin seorang pengusaha akan membiayai kegiatan politik sedemikian besar dari kantong pribadinya. Dan hampir bisa dipastikan ada manipulasi dalam laporan keuangan dengan mengurangi pajak yg dibayarkan ke negara,”tandasnya.

Diketahui, perusahaan gula terbesar itu akrab dengan dengan sejumlah masalah, selain adanya dugaan penyerobotan lahan juga terseret dalam kaus dugaan pengemplangan pajak yang nilainya trilunan

Bahkan Pada tanggal 11 Mei 2011lalu Komisi II DPR pernah lakukan Rapat Dengar Pendapat  membahas dugaan penipuan, pemalsuan, penggelapan pajak Sugar Grup ini. Komisi II DPR juga membahas penyerobotan lahan masyarakat di 4 Kecamatan di Kab Tulang Bawang, Lampung oleh Sugar Grup Company. Kom II DPR menemukan fakta2 bahw SGC telah dengan tanpa hak telah serobot tanah milik warga di 4 kecamatan, utk dijadikan perkebunan tebu. Kom II DPR juga menemukan fakta2 bahwa salah 1 perusahaan SGC yakni PT. PT. Garuda Panca Artha memalsukan luas lahan perkebunannya. Luas lahan PT. GPA itu berbeda dgn luas lahan berdasarkan izin usaha Bupati Tulang Bawang yg diterbitkan pada thn 2004. Sesuai Surat BPN Kab Tulang Bawang tgl 8 Maret 2007 total luas HGU Sugar Grup hanya 86.455,99 hektar.

Tak hanya itu, Kantor Pelayanan Pajak Kotabumi Lampung Utara  juga memiliki bukti bahwa Sugar Grup Company (SGC) harus bayar pajak atas 105.091 hektar. Selain itu PT. GPA salah satu anak SGC juga ajukan izin usaha perkebunan baru 30.000 hektar ke Bupati Lampung Utara. Namun sesuai data Kab Tulang Bawang, luas lahan PT. GPA yg masuk dlm wilayah Kab Tulang Bawang adalah 124.092,80 hektar. Bupati Tulang Bawang dan BPN menemukan pemalsuan data luas lahanyg dilakukan oleh PT. GPA (SGC) seluas 124.092 – 86.455 = 37.637 hektar..>> Menurut Bupati Tulang Bawang Kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) PT. GPA 2001 – 2011 adalah sebesar Rp. 9.712.414.368.000 (9.7 Triliun). Sehingga total PPN dan PPH PT. GPA sejak 2001-2011 adalah sebesar Rp. 16.673.566.368.000 (16.67 Triliun). Sedangkan PPN dan PPH dari anak SGC yg lain yaitu PT. Gula Putih Mataram adalah sebesar Rp. 3.048.259.368 dari luas lahan 24.147 hektar. (Tim)

 

 

3,749 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment