Sumber Dana Kampanye Arinal, Hasil Kemplang Pajak SGC

Ilustrasi

BANDARLAMPUNG – Keterlibatan PT. Sugar Grup Company (SGC) dalam menyokong dana sosialisasi guna pencalonan Arinal Djunaidi selaku Calon Gubernur (Cagub) terus mencuat. Selain muncul adanya dugaan pencucian uang, disinyalir dana untuk Cagub itu juga dari hasil pengemplangan pajak.

Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Lampung Charles Alizie, menilai, jika memang PT. SGC sebagai sponsor tunggal dalam sosialisasi Arinal maka perlu dipertanyakan sumber dana yang digunakan dalam kepentingan pencalonan Arinal.

Pasalnya sejak digulirkan sosialisasi itu, jumlah dana yang telah digelontorkan sangat fantastis, oleh sebab itu petugas pajak harus jeli mensikapi persoalan itu, karena menurutnya sudah bukan rahasia jika perusahaan gula itu pernah tersandung kasus pengemplangan pajak yang nilainya triliunan.

“Ini yang harus diawasi, di tahun 2011 lalu saja Komisi II DPR-RI pernah mengadakan hearing guna membahas dugaan manipulasi dan penggelapan pajak oleh SGC, karena perusahaan gula itu diduga memalsukan lahan tebu mereka,” ungkap Charles, Senin (9/10).

Dia menegaskan, sumber dana yang dikeluarkan oleh SGC dengan nilai miliaran rupiah itu yang harus diwaspadai.Dari mana sumber pengeluaran biaya politik oleh pengusaha atau perusahaan yg demikian besar jumlahnya. Apakah bersumber dari dana yg sudah final pajaknya, atau jutru dari penggelembungan biaya produksi dan usaha, yang berpotensi manipulasi pajak perusahaan.

“Kalau memang dana kampanye itu sumbernya dari pajak final, kan bisa di kroscek dari deviden pemilik saham. Apakah profil pembayaran pajak deviden dan laporan pajak pribadi pengusaha tersebut sesuai dengan perkiraan biaya politik yang dikeluarkannya. Atau sebaliknya, sumber pembiayaan politik itu dari penggelembungan dan manipulasi dengan memasukkan biaya politik kedalam biaya produksi dan usaha dari perusahaan mereka,” paparnya.

Jika memang hal itu yang dilakukan, lanjut Charles, maka hal itu termasuk katagori manipulasi laporan keuangan perusahaan untuk mengurangi pajak.

“Jika kedua hal tersebut dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan yg dimilikinya, maka ini yang dinamakan kejahatan korupsi korporasi dan pelanggaran pidana, baik itu ditinjau dari UU Pilkada, UU Perpajakan, dan UU Tindak Pidana Korupsi. Logikanya tidak mungkin seorang pengusaha akan membiayai kegiatan politik sedemikian besar dari kantong pribadinya. Dan hampir bisa dipastikan ada manipulasi dalam laporan keuangan dengan mengurangi pajak yg dibayarkan ke negara,” tandasnya.

Selain daripada itu, perusahaan gula terbesar itu juga akrab dengan dengan sejumlah masalah, seperti dugaan penyerobotan lahan.

Seperti, PT. Sweet Indo Lampung (SIL)/PT Sugar Group Companies (SGC), diduga memanipulasi lahan serta syarat untuk memuluskan pengajuan HGU tahun 1994.

Tokoh masyarakat sekaligus mantan Camat Menggala 1986-1989, Ruhiyat Kusuma Yudha, menjelaskan, saat itu PT SIL tidak melampirkan empat syarat yang seharusnya disertakan.

“HGU itu akan ditolak oleh Menteri Kehutanan, kalau 4 syarat tersebut dilampirkan karena keempat syarat tersebut sudah dicabut oleh Gubernur Lampung,” kata Ruhiyat.

Lanjutnya, ke-4 syarat diantaranya lampiran surat lahan dari 4 marga tanah ulayat Marga Tulang Bawang yang ditandatangani 18 penyimbang marga, itu sudah dicabut dan ditarik kembali pada Agustus tahun 1992, sedangkan HGU diajukan tahun 1994.

Lalu, Surat Keputusan Gubernur No.288/AK/11/1994, yang membatalkan izin prinsip PT. SIL dan ketiga perusahaan lainnya seperti PT. Indo Lampung Perkasa, PT. Indo Lampung Buana Makmur dan PT. Indo Lampung Delta Permai, karena tiga tahun berturut-turut sudah tidak melakukan aktivitas dilapangan.

Dirinya juga telah mengingatkan, Asisten I Pemkab Tulang Bawang, saat itu yang dijabat Sukri Ilyas, agar berhati-hati dalam memproses HGU tersebut, karena itu harus melampirkan empat syarat tersebut.

“Waktu itu Bupati-nya Abdurahman Sarbini (Mance). Saya Minta Sukri Ilyas melampirkan syarat-syarat tersebut, tetapi kalau kata bupati teruskan, kamu sebagai bawahan minta nota tulisan bupati langsung, jika tidak itu berbahaya,” ungkap Ruhiyat.

Dia menjelaskan, dari 1 hektar tanah di Tulang Bawang pada waktu itu, PT SIL membayar ganti rugi sebesar Rp160 ribu per hektar.

“Mereka (PT. SIL) mengeluarkan biaya seluruhnya Rp500 ribu per hektar. Lalu mereka gadaikan HGU itu ke Bank sebesar Rp2,5 juta per hektar. Jadi HGU mereka dari 4 titik tersebut pada waktu itu seluas 134.903 hektar dikali Rp2,5 juta, coba bayangkan berapa triliun mereka dapat duit dari bank. Nah itulah kenapa mereka menunda selama 3 tahun tersebut, karena mereka sebenarnya untuk membuat pabrik itu tidak punya modal, jadi diakal-akalin, dibohing-bohongin kerjasama kolusi segala macam dengan aparat, sehingga keluarlah HGU ini,” jelas Ruhiyat.

Sementara, Ketua Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) Kabupaten Tulang Bawang, Gunawan, menilai, PT SGC pegang kendali. Ibarat kata, hukum pun mereka bisa beli atau pasal pun mereka bisa beli karena SGC salah satu perusahaan raksasa di Provinsi Lampung.

“Coba kita lihat mana SGC pernah menunjukan luas Hak Guna Usaha (HGU) mereka atau batas HGU mereka secara tertulis, kemudian ketika SGC caplok lahan masyarakat mereka menuding masyarakat lah yang salah dan mereka meminta agar perkara di bawa ke ranah hukum, sementara sampai sekarang ini tidak satu pun masyarakat yang menang ketika perkara naik, mengingat SGC menguasai berbagai institusi di provinsi Lampung,” ujar Gunawan.

Dia melanjutkan, berdasarkan data yang dimiliki, PT SGC masuk ke kabupaten Tulang Bawang sejak 1992 silam, bukan membeli lahan akan tetapi saat itu PT SGC hanya mengganti tanam tumbuh milik masyarakat Tulang Bawang.

“Jadi bahasanya lahan milik PT SGC itu tidak benar, karena PT SGC membeli lahan tersebut dengan siapa, berapa harga lahan tersebut, jangan ngomong beli sementara dukumennya hanya ganti rugi tanam tumbuh,” beber Gunawan.

Kemudian, masih kata Gunawan, yang jadi pertanyaan kenapa ketika ganti rugi dulu SGC hanya mengganti rugi lahan masyarakat 200 meter dari bibir sungai atau lebak lebung, sementara saat ini sungai pun dikuasai, bahkan sungai atau rawa-rawa di timbun pihak perusahaan untuk memperluas lahan tanam tebu yang dikelola.

“Ini sudah jelas jelas pembohongan publik yang dilakukan oleh PT SGC, membangun opini bahwa semua kampung atau lahan pertanian di dua kecamatan tersebut milik SGC, sementa mereka sendiri bingung dengan data yang mereka miliki, ketika lahan yang mereka kuasai belum di selesaikan ganti ruginya SGC, tantang masyarakat agar persolan tersebut dibawa ke ranah hukum,” kata Gunawan.

Terpisah, Akademisi Universitas Lampung (Unila) Yusdianto berpendapat, jika memang SGC diketahui ada keterlibatan langsung terkait dengan pendanaan itu dan disinyalir hal itu dilakukan sebagai bentuk untuk menghindari pajak maka perlu dilakukan tindakan-tindakan oleh pihak yang berkompeten.

“Apakah keterlibatan itu dengan salah satu calon merupakan bagian dari praktek cuci uang atau bukan kalau  itu merupakan bagian dari praktek pencucian uang atau bentuk penghindaran pajak maka harus dilakukan tindakan dari pihak terkait karena itu jelas Pidana, akan tetapi dalam proses hukumnya kan harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya,” urai Yusdianto.

Yusdianto menegaskan, motif dari SGC dalam memberikan dukungan finansial kepada salah satu calon itu yang harus dipertanyakan, karena sudah menjadi tradisi jika pemodal tidak begitu saja memberikan dana tak terbatas tanpa adanya kepentingan dari korporasi itu.

“Logikanya mana ada pengusaha mau jor-joran mengeluarkan dana yang sedemikian besarnya tanpa ada kepentingan yang diboncengi. Ini yang harus kita cermati, jika saja calon yang didukung korporasi itu memenangi Pilgub, bukan tidak mungkin ada imbalan yang akan diberikan Cagub itu dan itu bukan hanya semata dalam bentuk uang,” tegasnya.

Kandidat Doktor Universitas Padjajaran (Unpad) ini menambahkan, korporasi selalu membawa misi ketika masuk dalam ranah politik salah satunya adalah mengamankan aset atau hal-hal yang berhubungan dengan proses perizinan yang memberikan dampak positif bagi perusahaan.

“Jika melihat beberapa peristiwa terkait adanya sejumlah persoalan sengketa lahan yang menyeret nama SGC tentunya banyak pihak yang berasumsi jika dugaan adanya keterlibatan itu untuk mengamankan aset perusahaan atau bisa saja guna kepentingan proses perizinan bahkan HGU,” tandasnya.(ZN/**)

3,212 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment