DPRD Panggil Disnakertrans Selesaikan Upah Karyawan PT Hanjung

BANDARLAMPUNG – Komisi V DPRD Provinsi Lampung, segera memanggilDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat. Hal itu perihal permasalahan PT. Hanjung Indonesia wilayah Lampung terkait hak pekerja yang menuntut upah atau gaji dibayar setengah.

Sekretaris Komisi V DPRD Lampung Elly Wahyuni, mengatakan, 16 Oktober 2017 mendatang, pihaknya sudah mengagendakan untuk melakukan pertemuan antar semua pihak terkait. Pasalnya, pengaduan karyawan PT. Hanjung seperti tak digubris oleh Disnakertrans.

“Seharusnya Disnakertrans lebih aktif dan berpihak kepada tenaga kerja, bukan pengusaha. Apalagi, mereka sudah lapor sejak tahun 2016. Kenapa tidak ada tindak lanjut,” tegas Elly, Rabu (11/10).

Selain itu, pihaknya juga akan meminta konfirmasi dari Direktur PT Hanjung, mengenai sebab Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas perusahaan tersebut. “Segera kami percepat karena waktunya sudah mepet. Mereka harus selesaikan sebelum Desember, sebelum ada keputusan PKPU itu,” singkatnya.

Sebelumnya, puluhan karyawan PT. Hanjung Indonesia beraudiensi dengan Komisi V DPRD Lampung. Dalam audiensi tersebut, mereka mengaku bahwa PT Hanjung Indonesia memotong upah karyawan sebesar 50 persen  setiap bulan. Bahkan, terdapat karyawan yang tidak mendapat upah.

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, nasib karyawan PT. Hanjung Indonesia, yang sebanyak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang keadaan atau nasibnya sangat memperihatinkan.

PT. Hanjung Indonesia, untuk diketahui adalah salah satu perusahaan industri alat berat dan konstruksi Korea Selatan (Korsel) yang berinvestasi di Tanah Air, yang berencana melepas pabrik manufakturnya di pantai selatan Sumatera, tepatnya di kawasan Srengsem, Panjang, Bandar Lampung.

Terkait permasalahan tersebut  TIM 11 PT. Hanjung Indonesia Bandarlampung dan Lembaga Bantuan Hukum CIKA (LBH CINTA KASIH) sebagai TIM Advokasi Pekerja atas nasib karyawan sebanyak 150  orang  ini menyatakan sikap atas keprihatinan atas kondisi terancam Pailitnya PT.

Tidak sampai disitu, sejak tanggal 02 Januari 2017, PT. Hanjung Indonesia Bandarlampung, ratusan karyawan telah dirumahkan/diliburkan dengan alasan bahwa perusahaan tidak berproduksi dan dimohonkan pailit oleh salah satu krediturnya.

Atas kejadian tersebut, PT. Hanjung Indonesia Bandarlampung telah melakukan pemotongan upah/gaji Karyawan/Pekerja sebesar 50 persen setiap bulannya sejak bulan April 2017 dan hingga saat ini.

Selama proses pemailitan ini diduga telah terjadi pemindahan aset-aset perusahaan berupa alat-alat berat/mesin yang dikeluarkan atas perintah pihak yang tidak diketahui. Sedangkan, permasalahan PT. Hanjung Indonesia Bandarlampung belum memperoleh putusan resmi dari Pengadilan Niaga Jakarta.(ZN)

1,287 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment