HGU SGC Harus Dipersoalkan

Ilustrasi (Foto Istimewa)

BANDARLAMPUNG – Konflik masyarakat dengan Sugar Group Companies (SGC), bisa cepat terselesaikan asal memutus mata rantai perpanjangan hak guna usaha (HGU) SGC.

Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin, menjelaskan, HGU kebanyakan perusahaan di Lampung memang banyak sekali permasalahannya. Karena memang dulu sejarahnya mereka (perusahaan) datang dengan merampas tanah dengan cara kongkalikong dengan hukum.

“Sebenarnya gampang saja, sekat langsung HGU itu oleh pemerintah daerah melalui Komisi Informasi. Nantinya harus di buka koordinatnya tersebut, sehingga bisa dicek oleh masyarakat bagaimana perusahaan itu mengambil tanah-tanah yang sesungguhnya bukan HGU,” tegas Iwan, Kamis (12/10).

Meski perusahaan mengakui benar memiliki HGU, tetapi didalamnya terdapat kampung, rumah-rumah, dan tanah-tanah masyarakat yang masih di huni banyak orang. Itu menandakan bahwa proses penerbitan HGU pada waktu itu dengan tidak menggunakan kaidah-kaidah hukum yang benar.

“Pemerintah bersama BPN harus bisa mencegah perpanjangan HGU di wilayah itu, atau dengan segera mengeluarkan kebun dan tanah-tanah masyarakat yang berada di dalam areal HGU. Kedua, dengan cara tidak memperpanjang rekomendasinya ketika perusahaan itu mengurus perpanjangan HGU. Itu kewenangan yang bisa dilakukan oleh pemerintah,” papar Iwan.

Lanjutnya, perkebunan-perkebunan yang ada di Lampung itu sangat luas ditengah rakyat yang tidak memiliki tanah dan miskin karena ketiadaan. Banyak dari masyarakat Lampung sudah menjadi TKI dan buruh. Padahal, tanah yang tak jelas pemiliknya di garap oleh perusahaan yang kontribusinya ke masyarakat dan pemerintah terbilang lemah.

“Pemerintah seyogyanya sudah mulai mendesain agar tanah itu dikelola oleh masyarakat. Yang mengolah boleh ke perusahaan tapi tanah serahkan ke masyarakat, sehingga masyarakat bisa bercocok tanam atau bertani. Artinya pembangunan itu menghasilkan pembagian kue kesejahteraan,” harapnya.

Dengan demikian, sambung Iwan Nurdin, penyelesaian konflik bisa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan cuma semata-mata konflik itu hilang. “Dari data KPKAD saja sebanyak 700 ribu orang berpotensi dalam konflik agraria,” tukasnya.

Soal adanya perusahaan itu menjadi penyandang dana bagi perkebunan besar, kata Iwan, itulah yang akan menandakan bahwa konflik tidak akan pernah bisa terselesaikan. “Karena kekuasaan akan melindungi mereka kembali ditengah penyimpangan,” tandasnya. (ZN)

1,735 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment