Uang Arinal dari Taipan

Ilustrasi (Ist)

Bandarlampung-Arinal Djunaidi mau bertarung dalam pemilihan gubernur lantaran didanai warga keturunan (taipan) yang kaya raya.  Pengamat politik, Dedi Hermawan, menilai kondisi itu sudah pasti merugikan rakyat di Lampung karena jika Arinal menang, kemenangannya untuk kepentingan orang yang mendanai.

“Ya jangan dipilih, karena sudah pasti merugikan kepentingan rakyat Lampung dalam jangka pendek dan panjang. Rakyat juga harus mengkampanyekan untuk jangan memilih calon tersebut,” kata Dedi.

Untuk itu, ia berharap, rakyat dapat menggunakan hak pilihnya secara optimal. Tidak memilih calon yang dikendalikan korporasi, dan dapat memilih pemimpin yang baru, progresif, dan visioner.

Menurut Dedi, terkait hal ini, Arinal Djunaidi harus mengklarifikasi keterlibatan bos yang mendanai di dalam pencalonannya dalam kontestasi pilgub Lampung.

Kedua, dia melanjutkan, siapapun boleh memberikan dukungan, tapi harus terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pilkada. Ketiga, dukungan korporasi yang diam-diam, patut dicurigai karena diduga kuat akan mengendalikan kepala daerah dan mengabaikan kepentingan rakyat.

“Arinal harus mengklarifikasi dugaan ini dan memberikan contoh transparansi dan akuntabilitas dalam kampanye dan berpolitik yang beradab. Apalagi beliau mantan pejabat publik,” ujarnya.

Saat ditanya apakah dugaan dukungan dari yang mendanai yakni Bos Sugar Grup ini disinyalir untuk memuluskan langkah perpanjangan HGU dan dugaan kasus pengemplangan pajak, Dedi menuturkan, kemungkinan itu bisa dibenarkan. “Ya, dugaan itu bisa dibenarkan, karena selama ini masalah tersebut yang selalu jadi pembicaraan publik,” imbuhnya.

Sampai dengan saat ini, baik Arinal Djunaidi maupun pihak terkait lainnya belum bisa dikonfirmasi. Tim redaksi akan terus berupaya mengkonfirmasi terkait hal ini.

Diketahui, perusahaan gula terbesar ini pernah dihembus kabar tak sedap. Selain adanya dugaan penyerobotan lahan, juga terseret dalam kasus dugaan pengemplangan pajak yang nilainya triliunan rupiah.

Bahkan pada 11 Mei 2011 lalu, komisi II DPR pernah menggelar rapat dengar pendapat membahas dugaan penipuan, pemalsuan, dan indikasi penggelapan pajak SGC. Komisi II DPR juga membahas penyerobotan lahan masyarakat di 4 Kecamatan di Tulangbawang (Tuba) Lampung, yang diduga dilakukan oleh SGC.

Komisi II DPR menemukan fakta disinyalir bos Sugar Grup telah dengan tanpa hak telah serobot tanah milik warga di 4 kecamatan untuk dijadikan perkebunan tebu.

Komisi II DPR juga menemukan fakta salah satu dari perusahaan Sugar Grup yakni PT. Garuda Panca Artha (PT. GPA) diduga memalsukan luas lahan perkebunannya. Luas lahan PT. GPA itu berbeda dengan luas lahan berdasarkan izin usaha bupati Tuba yang diterbitkan pada tahun 2004.

Sesuai surat BPN Tuba tanggal 8 Maret 2007 total luas HGU Sugar Grup hanya 86.455,99 hektar. Tak hanya itu, kantor pelayanan pajak Kotabumi, Lampung Utara (Lampura) juga memiliki bukti Sugar Grup harus bayar.(ZN)

4,487 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment