Ini Kata Tobas Soal PT Tri Patria Bahuga

Fajarsumatera.co.id – PT Tri Patria Bahuga, perusahaan yang menjadi bagian grup PT Dataran Bahuga Permai diulas kembali oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI usai Kunjungan Kerja (Kunker) yang berlangsung di Mapolda Lampung.

Kasus dari PT Tri Patria Bahuga ini adalah belum mengantongi izin untuk melakukan perluasan wilayah di Desa Bakauheni, Lampung Selatan tapi sudah melakukan aktivitas. Bahkan Polda Lampung juga sudah menahan salah satu tersangka yang melindungi aktivitas PT Tri Patria Bahuga berinisial : MT.

Menyikapi hal ini Anggota DPR RI Dapil Lampung mengatakan untuk kasus yang sudah berjalan. Pihaknya tidak akan melakukan intervensi, melainkan akan melakukan suatu pengawasan setiap proses-proses dari Aparatur Penegak Hukum.

“Kita akan melakukan suatu pengawasan setiap proses penegak Hukum harus dilakukan secara Prosedural dan berkeadilan, termasuk juga berbagai faktor yang harus di perhitungkan,” kata Taufik Basari saat di wawancarai oleh Fajar Sumatera di Polda Lampung, Kamis, 18 Februari 2021.

Tobas sapaan akrabnya juga menjelaskan untuk kemajuan wisata di Lampung di perbolehkan namun jika hal ini tidak sesuai aturan maka sama saja dengan Tindak Pidana.

Selain itu perlu diingat hal yang terpenting disini adalah tugas dari Aparatur Penegak Hukumnya.

“Kemajuan wisata apakah itu persoalan administrasi atau kejahatan dan sebagainya, yang terpenting disini adalah tugas aparatur penegak hukum adalah memberantas kejahatan dan melakukan pendidikan terhadap penjahat,” Jelasnya.

Selain itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk tidak ragu mengusut tuntas kasus tindak pidana mafia tanah di seluruh Indonesia. Hal tersebut sesuai perintah Presiden Jokowi yang fokus untuk memberangus adanya praktik tindak pidana mafia tanah di Indonesia.

“Karena masalah mafia tanah menjadi perhatian khusus Bapak Presiden, dan saya diperintahkan Bapak Presiden untuk usut tuntas masalah mafia tanah,” kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (17/2/2021).

Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk bekerja secara maksimal dalam melakukan proses hukum terkait dengan pidana mafia tanah.

“Saya perintahkan untuk seluruh anggota di seluruh jajaran untuk tidak ragu-ragu dan usut tuntas masalah mafia tanah, kembalikan hak masyarakat, bela hak rakyat tegakkan hukum secara tegas,” ujar eks Kapolda Banten tersebut.

Pada sisi lain Sigit pun menegaskan, kepada jajarannya untuk menindak siapapun yang membekingi ataupun aktor intelektual di balik sindikat mafia tanah tersebut.

“Karena masalah mafia tanah menjadi perhatian Bapak Presiden, saya minta untuk jajaran tidak perlu ragu proses tuntas, siapapun ‘bekingnya’,” ucap Sigit.

Beliau pun menjelaskan, pemberangusan mafia tanah merupakan bagian dari program Presisi atau pemolisian prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. “Sebagaimana program Presisi, proses penegakan hukum harus diusut tuntas tanpa pandang bulu,” tuturnya.

Terkait kasus mafia tanah, pada tahun 2020, Bareskrim Polri melalui Satgas Mafia Tanah, tercatat melakukan proses penyidikan sebanyak 37 perkara. Sementara itu delapan dalam proses penyelidikan.

Dari penyidikan itu, 12 diantaranya sudah dilakukan pelimpahan tahap II, enam perkara dinyatakan lengkap atau P21 dan 4 diantaranya proses P19 serta tiga kasus SP3.

Kemudian, Polda Metro Jaya menangkap 1 sindikat mafia tanah. Komplotan tersebut bekerja dengan memalsukan akta tanah dan membuat e-KTP ilegal. Atas kejahatannya korban mengalami kerugian ratusan miliar.

Saat ini, polisi juga sedang mengusut kasus sindikat mafia tanah yang diduga melakukan penipuan sertifikat ibu dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal.

Dalam pengembangannya, Polisi sejauh ini sudah menetapkan 12 orang sebagai tersangka terkait dengan perkara tersebut. Polda Metro Jaya saat ini telah menerima tiga laporan dalam kasus itu.

Laporan pertama dilakukan pada April 2020 lalu terkait rumahnya di Pondok Indah, laporan kedua pada November 2020 terkait rumahnya di Kemang, dan ketiga pada Januari 2021, yang mana masih dalam proses penyidikan.

Reporter : Yunus

Posting Terkait