Integritas KPK Dipertaruhkan Soal Dugaan Keterlibatan Oknum APH Dalam Korupsi Lampung Utara: Jangan Hanya Keadilan Simbolis Aja

Foto: Ilustrasi/Istimewa

Bandar Lampung – Setyono mengaku telah memiliki pengalaman menangani perkara yang para kliennya diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Misalnya, ia menjadi pengacara dalam perkara suap PT Penataran Angkatan Laut (PAL) dan korupsi proyek Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.

Dari pengalamannya itu, ia yang kini menjadi pengacara terdakwa Kadis Perdagangan Lampung Utara non aktif Wan Hendri, menaruh keraguan terhadap kinerja lembaga antirasuah itu dalam mengusut keterlibatan dari para oknum Aparat Penegak Hukum (APH) yang diduga menerima aliran uang dalam kasus korupsi di Kabupaten Lampung Utara.

Dalam persidangan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Lampung Utara non aktif Agung Ilmu Mangkunegara Senin, 16 Maret 2020, terungkap adanya aliran dana yang dialirkan kepada oknum APH. Aliran dana itu dicatat secara lengkap oleh saksi bernama Fria Apris Pratama. Tidak tanggung-tanggung, berdasarkan catatan Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Bina Marga pada Dinas PU-PR Lampung Utara ini memuat aliran uang yang diberikan kepada oknum APH sejak tahun 2015 sampai 2019.

Baca Juga:  KPK Pantau Pengadaan Barang dan Jasa Pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

Setyono menegaskan bahwa dirinya ragu akan kehadiran oknum APH yang diduga menerima aliran dana di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang Kelas 1A, walau ada Undang-undang yang mengatur tentang pemanggilan saksi di pengadilan yang diatur dalam Pasal 160 KUHAP.

“Begini, pengalamannya biasanya kayak gini, mungkin kalau perkara ini putus, kan ada pengembangan perkara. Kita tunggu aja putusannya. Karena kalau pun mereka nanti minta dihadirkan, by nature kan nanti mereka juga kan nggak akan mau hadir kok. Walaupun itu dipanggil,” kata Setyono.

Baca Juga:  Dinasti Politik dan Family Corruption di Lampung Utara, Haruskah Muncul Tersangka Baru?

Setyono beranggapan, kehadiran para oknum APH di pengadilan sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Sebab, dari sejumlah keterangan saksi yang dihadirkan, dugaan keterlibatan oknum APH sebenarnya sudah terang benderang. Ia khawatir, jika para oknum APH dihadirkan dan dimintai keterangannya, justru persoalan ini akan melebar kemana-mana.

“Intinya gini, kalau pun nanti dipanggil, diconfirm, ini nanti melebar kemana-mana. Sebenarnya kalau pokok masalahnya ini, sebenarnya dari keterangan saksi sudah ada persesuaian pun cukup. Nanti kan tinggal setelah ada putusan, dan jika putusannya itu nanti saling berkaitan dengan putusan terdakwa Agung dan lain segala macam, yasudah, tinggal dikembalikan kepada pihak KPK,” ungkap.

Dia menegaskan, jika KPK benar-benar dalam posisi ingin menegakkan keadilan, maka persidangan korupsi Lampung Utara ini lah yang justru akan menjadi ukuran, seperti apa integritas dari lembaga antirasuah tersebut.

Baca Juga:  Pengeras Suara Baru Dipasang di Ruang Sidang PN Tipikor Tanjungkarang

“Kalau pengalaman saya ya, perkara-perkara seperti ini, saya kembalikan saja (ke KPK_read). Karena begini, dengan seperti itu saya ingin menchallenge integritas KPK itu seperti apa. Jangan sampai di sini, jangan kayak keadilan simbolis aja, bukan substantif,” ujarnya.

Mendapat tantangan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK Taufiq Ibnugroho menyatakan ketidaktahuannya, apakah oknum APH tersebut akan dipanggil atau tidak. Sebab, dalam berkas perkara, sejumlah nama dari oknum APH yang kerap disebut para saksi, belum diperiksa sama sekali. “Kita belum tahu ya, karena dalam berkas memang tidak ada namanya. (Ricardo)

Agung Ilmu Mangkunegara KPK

Posting Terkait