Izin PT LIP Hingga Maret 2020, Komisi II Terus Perjuangkan Protes Warga Sebesi

Josua | Fajar Sumatera

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPRD Lampung, Senin (2/12).

Rapat dengar pendapat yang berlangsung tersebut, membahas persoalan tambang pasir laut oleh PT Lautan Indonesia Persada atau PT LIP di Selat Sunda.

Pemprov Lampung diwakili para kepala dinas terkait seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Perizinan.

Baca Juga:  Pengerukan Pasir GAK Masih Terjadi, Walhi: Pemprov Lampung Tak Berani Cabut Izin PT LIP

Aktifitas tambang pasir laut PT LIP di perairan Gunung Anak Krakatau (GAK) ini mendapatkan penolakan dari warga Pulau Sebesi, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan.

Kepala Dinas ESDM Lampung, Prihartono, mengatakan, walaupun PT LIP mendapatkan  penolakan dari warga Sebesi. Namun, PT LIP memiliki izin yang sah untuk menambang pasir laut sesuai koordinat yang telah ditentukan.

Baca Juga:  PT. LIP Tak Kantongi Ijin Keruk Pasir GAK

“PT LIP memiliki izin tambang pasir laut hingga Maret 2020 mendatang sesuai pasal peralihan dalam perda nomor satu tahun 2018 tentang rencana zonasi wilayah perairan dan pulau pulau kecil,” ujar Prihartono.

Menindaklanjuti hasil pertemuan bersama pihak Pemprov Lampung, Komisi II DPRD akan kembali mengundang lembaga pemerhati lingkungan dan masyarakat Pulau Sebesi untuk rapat dengar pendapat.

Baca Juga:  Plt Bupati Lamsel Tolak Aktivtas PT LIP

Ketua Komisi II DPRD Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, mengatakan, Komisi II mempertanyakan sikap penolakan masyarakat dan pemerhati lingkungan terhadap izin pertambangan yang dimiliki PT LIP.

“Dalam hal ini kami (komisi II) menilai aksi demonstrasi dan galang petisi tolak tambang PT LIP merupakan akumulasi protes masyarakat sehingga layak untuk didengar dan diperjuangkan,” tegas Wahrul.(JO)

Komisi II DPRD Lampung Pengerukan Pasir GAK PT LIP

Posting Terkait