Jabatan Dicopot, Sejumlah Pejabat Eselon Pemkab Lampura Protes

Para Pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemkab Lampung Utara meminta kejelasan status mereka pasca turunnya tim dari lintas Kementerian terkait rolling pejabat Pemkab Lampura belum lama ini.

Para Pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemkab Lampung Utara meminta kejelasan status mereka pasca turunnya tim dari lintas Kementerian terkait rolling pejabat Pemkab Lampura belum lama ini.

LAMPUNG UTARA – PARA pejabat Pemkab Lampung Utara yang telah dimutasikan maupun dicopot dari jabatannya menuding kebijakan pergantian pejabat melanggar pelbagai aturan yang berlaku.

Menurut mereka, seorang pelaksana tugas bupati tidak diperkenankan merombak kabinet pemerintahan yang ada.

“Kebijakan perombakan pejabat ini kami nilai melabrak pelbagai aturan karena sesuai aturan yang ada, seorang pelaksana tugas atau pejabat sementara tidak diperkenankan melakukan mutasi apalagi pencopotan jabatan,” jelas Gunaido, (mantan) Camat Kotabumi Selatan, Selasa (3/4/2018).

Baca Juga:  Hutang Pemkab Lampura Ke K2LUB Lunas Desember

Menurutnya, Plt bupati/pejabat sementara baru diperbolehkan melakukan pengisian jabatan hanya untuk posisi jabatan yang lowong dan itupun harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri.

Tanpa adanya izin maka perombakan para pejabat tidak sesuai dengan kaidah hukum.

“Seorang Plt atau Pjs itu enggak boleh memutasikan pejabat. Yang boleh hanya mengisi jabatan kosong saja dan itu pun harus seizin dari menteri,” tegasnya.

Timbulnya polemik status hukum jabatan ini akibat turunnya tim dari lintas kementerian untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dalam perombakan pejabat, menurut Gunaido, sangat merugikan para pejabat yang terkena mutasi/pencopotan.

Baca Juga:  Pemkab Lampura Didesak Bentuk Pusat Layanan Anak dan Perempuan

Sebab, selain berimbas pada ketidakjelasan tempat kerja mereka, persoalan ini juga membuat mereka belum menerima gaji.

“Gaji kami sudah enggak ada lagi di tempat lama. Sampai sekarang kami belum menerima gaji dan mungkin banyak yang belum tahu gaji mereka dipindah di mana,” tutur dia.

Sementara, Ramon Trioza Arifin, (mantan) pejabat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) membenarkan adanya dugaan pelanggaran aturan dalam proses mutasi/pencopotan pejabat yang belum lama ini terjadi.

Baca Juga:  Pemkab Lampura Bokek, Utang Proyek Lunas 2018

“Proses mutasi/pencopotan jabatan yang baru-baru ini dilakukan diduga melanggar Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016‎. Jadi, dugaan pelanggarannya bukan hanya sebatas rekomendasi Kementerian Dalam Negeri tapi lebih dari itu, yakni pelanggaran undang-undang,” katanya.

‎‎Sebelumnya, puluhan pejabat Pemkab Lampung Utara yang dimutasikan dan dicopot jabatannya ‘secara sepihak’ oleh Plt Bupati Lampura, Sri Widodo, ngluruk ke ‎kantor Pemkab, Selasa (3/4/2018) sekitar pukul ‎09.30 WIB.

‎Mereka ingin menemui Plt Bupati Sri Widodo untuk menuntut kejelasan status mereka yang dinilai tidak ‎jelas lantaran masih dalam proses investigasi dari pihak lintas kementerian.

Para ASN yang terlihat mendatangi ruang Plt Bupati Sri Widodo ini terdiri dari pejabat eselon II, III dan IV. (RI/VI) 

1,322 kali dilihat, 8 kali dilihat hari ini

Pejabat Eselon Dicopot Pemkab Lampura

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan