Jadwalkan Pemeriksaan, Bawaslu: Kades-Sekdes Mengandung Sari Diduga Arahkan Dukungan ke Zaiful Bukhori

Jadwalkan Pemeriksaan, Bawaslu: Kades-Sekdes Mengandung Sari Diduga Arahkan Dukungan ke Zaiful Bukhori

Ilustrasi pelanggaran netralitas.

Fajar Sumatera – Badan Pengawas Pemilu [Bawaslu] Lampung Timur sedang melakukan langkah-langkah yang spesifik terkait viralnya video berisi konten dugaan pelanggaran netralitas -yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa Mengandung Sari. Kepala Desa itu diketahui bernama Ahmad. Video itu viral pada Senin lalu, 26 Oktober 2020.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran pada Bawaslu Lamtim Winarto mengatakan persoalan itu akan diulas di Sentra Penegakan Hukum Terpadu [Gakkumdu] pada Senin besok, 2 November 2020.

Baca Juga:  Taufik Basari Apresiasi Kader NasDem Maju Pilkada

“Akan dilakukan pembahasan pertama di Sentra Gakkumdu. [Akan diulas_red] Bersama kepolisian dan kejaksaan,” jelasnya kepada Fajar Sumatera, Jumat malam, 30 Oktober 2020.

Persoalan itu dititikberatkan kepada adanya dugaan hasutan yang dilakukan oleh kedua orang tadi: untuk mendukung pasangan calon Zaiful Bukhori-Sudibyo, yang akan mengikuti kontestasi Pilkada 2020 mendatang. Zaiful Bukhori sendiri adalah petahana.

‚ÄúSudah dapat dipastikan dua orang dalam video itu adalah Kepala Desa yang didampingi Sekretaris Desa di dalam ruangan Kantor Desa. Sang Kades bertindak sebagai pengarah dan mengajak para ibu-ibu yang hadir saat itu: agar mendukung dan memilih paslon nomor urut 2 Desember mendatang,” tutur Winarto.

Baca Juga:  Ratusan Ribu Pemilih di Lampung Berpotensi Kehilangan Hak Pilih

Winarto membeberkan rencana tentang pemeriksaan saksi-saksi untuk mengulas persoalan tadi. Kegiatan ini akan dilangsungkan Selasa besok, 3 November 2020. “Setelah pemanggilan saksi baru kita mintai keterangan oknum Kades dan Sekdes itu,” terang dia.

Winarto menjelaskan bahwa peristiwa itu diduga telah melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 188 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota juncto Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada.

Baca Juga:  Camat Natar Akan Disanksi Bawaslu Karena Ajak Warga Dukung Nanang Ermanto Untuk Pilkada 2020

“Dapat diancam pidana yaitu penjara maksimal 6 bulan dan denda senilai 6 juta rupiah,” ungkap Winarto.

Reporter: Yunus Kedum

Bawaslu Lampung Timur Pelanggaran UU Pilkada Pilkada 2020 Zaiful Bukhori

Posting Terkait