Jaga Ekosistem Jadi Dalih DPRD Lampung Revisi Perda

Bandarlampung – DPRD Provinsi Lampung tetap bersikeras  merevisi Perda Nomor 1 Tahun 2018  tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil (RZWP3K), Dalihnya menjaga ekosistem kawasan pesisir berserta Pulau-pulau kecil.

Dalam dialog bersama FSTV mengambil tema Buru-buru Revisi Perda Zonasi Kenapa?. Mingrum Gumay selaku Ketua DPRD Provinsi Lampung menyampaikan dalam dialog tersebut bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang RZWP3K harus di revisi guna lebih memperbaiki dan untuk melindungi kawasan pesisir, dan pulau-pulau kecil supaya menjaga ekosistemnya.

“Jika merevisi Perda Tersebut harus memiliki Dua Point dan disepakati bersama yaitu Daerah ekosistem laut zonasi zonasi ini yang harus dilindungi kepulauan kepulauan yang ada juga itu menjadi streaching. Sebab jangan sampai alih fungsinya merusak ekosistem dan wilayah wilayah di provinsi lampung,” kata Mingrum dalam dialog bersama FSTV yang turut mengundang Wahrul Fauzi Silalahi (Anggota DPRD Provinsi Lampung) dan Irfan Tri Musri (Direktur Walhi Lampung), Kamis (20/8).

Kader PDIP ini juga menjelaskan untuk membuat sebuah pembangunan, harus ramah lingkungan agar wilayah tersebut terjaga baik dari ekosistem dan alamnya.

“jadi pembangunan itu apapun alasannya harus ramah lingkungan,” kata dia.

Selain itu lanjutnya, Raperda ini juga harus mempunyai peraturan-peraturan yang ketat didalamnya seperti unsur pidana-nya, perdata-nya, tata usaha negara nya harus di masukan kedalam Perda tersebut secara tegas.

“justru saya melihat penegasan ini belum termaktub pada perda 15 januari 2018 itu, Perda ini tidak berdiri sendiri ada aturan aturan lain. Dan apabila pemerintah daerah memberikan izin untuk penambangan dalam bentuk apapun, Seperti Eksploitasi penyedotan pasir maka  maka penegak hukum harus bergerak,” kata dia

Didalam perubahan revisi Perda ini ada dua hal yaitu dalam rangka lebih memperbaiki kondisi alam disekitarnya dan masyarakat yang ada atau justru sebaliknya. Dalam hal ini lah ia butuh masukan dari publik, jangan sampai revisi ini justru menimbulkan kerusakan lingkungan yang luas.

Sebelumnya seperti yang diketahui DPRD Provinsi Lampung menetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2018  tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil (RZWP3K) sebagai Perda yang akan di revisi dan masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda)  Tahun 2020. Padahal substansial Perda Tersebut Sudah Mengakomodir Lingkungan Kepentingan Hidup dan Kepentingan Masyarakat Pesisir.

Posting Terkait