Jaksa Tuntut 7 Tahun 6 Bulan Pelaku Korupsi Bansos TIK Way Kanan

Kejari Blambangan Umpu melakukan tuntutan terhadap Pelaku Korupsi Bansos TIK SD 2014 Dinas Pendidikan Way Kanan. (Foto Muslimin)

Way Kanan – Kejaksaan Negeri (Kejari) Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Lampung telah melakukan penuntutan pidana kurungan tujuh tahun enam bulan terhadap terdakwa RzPN dan RjPN dalam kasus tindak pidana korupsi Program Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Leaming) Sekolah Dasar TA 2014 alias Bansos TIK SD 2014 pada Dinas Pendidikan Way Kanan.

Kepada media ini, Selasa (21/11)Kepala Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan melalui melalui Kasi Pidsus Kejari Blambangan Umpu Idwin Saputra, SH mengatakan, bahwa sidang kasus Bansos TIK SD Way Kanan  yang digelar di Pengadilan Tipikor Kelas 1A Tanjung Karang, Senin kemarin (20/11), Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menuntut kedua terdakwa dengan pidana kurungan tujuh tahun enam bulan, karena terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Selanjutnya pada Senin (27/11) mendatang, akan digelar sidang putusan hakim pengadilan tipikor terhadap kasus terkait.

“Ya, Senin depan kita akan sidang kembali yakni sidang putusan atau vonis dalam kasus Bansos tik Way Kanan 2014 ini. Dan memang dari awal sidang ini digelar inabsentia karena tanpa dihadiri oleh para terdakwa. Artinya sampai dengan sidang terakhir ini hingga Senin depan (27/11) akan gelar sidang putusan terhadap terdakwa, dan tidak ada upaya pembelaan dari pihak terdakwa baik saksi ataupun yang lainnya,” ujar Idwin Saputra.

Setelah sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa tersebut, imbuhnya, kami tinggal menunggu sidang selanjutnya yakni sidang vonis dari majelis hakim persidangan tipikor. Apabila telah mendapat vonis pengadilan terhadap kedua terdakwa, kami tinggal melaksanakan eksekusi saja sesuai putusan pengadilan.

“Selesainya persidangan tersebut nanti, kami tinggal melaksanakan eksekusi terhadap para terdakwa yang hingga kini buron. Dan tidak menutup kemungkinan akan muncul tersangka baru dalam kasus ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Atas hal tersebut, kami akan melakukan penyelidikan dan penyidikan kembali tentunya,” tandas Kasi Pidsus Kejari Blambangan Umpu.

Bergulirnya sidang kasus Bansos TIK SD 2014 Way Kanan ini tanpa dihadiri oleh para terdakwa. Pihak Kejari Blambangan Umpu pun telah berulang kali memanggil terdakwa melalui surat hingga melalui media massa. Tetapi para terdakwa mangkir, tidak ada itikad baik dan para terdakwa kini telah masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO kejaksaan.

Menurut JPU, kedua terdakwa dinilai melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana. Pada kasus Bansos TIK Way Kanan 2014 ini, JPU menuntut kedua terdakwa dengan pidana kurungan tujuh tahun enam bulan.

Diketahui, sidang tipikor atas terdakwa RzPN dan RjPN selaku penyedia barang dari Kegiatan Program Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK E Leaming) Sekolah Dasar TA 2014 pada Dinas Pendidikan Way Kanan Lampung di gelar di pengadilan pengadilan Tipikor Kelas 1A Tanjung Karang, bulan lalu.

Dalam persidangan terungkap, kedua terdakwa yang saat ini masih buron (DPO) kejaksaan, telah merugikan keuangan negara mencapai Rp. 588.586.376,- akibat dari 35 Sekolah yang mendapat program Bansos TIK (E Learning) SD masing-masing Rp. 54 juta harus membeli barang yang sudah di siapkan oleh kedua terdakwa, yaitu peralatan yang terdiri dari laptop, printer, LCD proyektor, WiFi, dan speaker aktif.

Menurut salah satu saksi persidangan, Amrizal Kepala Sekolah SD Negeri 1 Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan mengatakan, bahwa dirinya menerima sejumlah uang dengan cara di transfer melalui bank, dengan nilai sesuai dengan MoU Kemendikbud RI yaitu Rp. 54 juta.

Mereka mengambil uang di bank setelah mendapat informasi jika uang tersebut sudah di transfer.

Hanya berselang satu hari setelah uang di ambil mereka mendapat informasi bahwa barang-barang tersebut sudah datang, dan uang tersebut di serahkan pada waktu mengambil barang.

Lanjut Amrizal, bahwa saat pengambilan dana di bank, dirinya tidak bisa mengambil semua uang tersebut, pihak bank mengatakan harus meninggalkan sisa Rp. 1,2 juta. Dengan alasan, siapa tahu mendapat bantuan lagi, dan uang tersebut bisa di ambil jika sudah mendapat persetujuan Dinas Pendidikan Way Kanan.

“Saat itu saya menolak, karena barang tersebut tidak bekualitas dan tidak sesuai dengan sosialisasi sebelumnya. Kami pihak sekolah inginnya barang itu kan bagus, dan kami pakainya akan lama untuk kemajuan anak-anak didik kami,” ungkapnya.

Amrizal menambahkan, bahwa pada saat di komplain ke Dinas, dalam hal ini Dinas Pendidikan mengatakan, bahwa jika barang-barang tersebut terjadi kerusakan untuk bersama-sama lagi mengajukan bantuan. (MS)

 

Kasus Bansos TIK Kejari Blambangan Umpu

Posting Terkait