Jejak Desyadi dan DPRD Dalam Kasus Korupsi Lampung Utara

Desyadi, Plt.Kepala BPKAD Lampung Utara (foto istimewa)

Bandar Lampung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara Arnol Alam, mantan Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara Rachmat Hartono pada Jumat (10/1/2020) lalu.

Pemeriksaan unsur DPRD ini diikuti juga dengan pemeriksaan mantan Wakil Bupati Lampung Utara, Sri Widodo; mantan Sekda Lampung Utara Samsir; Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Utara Desyadi; mantan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Pemkab Lampung Utara Yulias Dwi Antoro serta Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Lampung Utara Fria Apris Pratama.

Baca Juga:  Kontraktor Lampura Tuntut Pembayaran Uang Proyek

Menurut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka, Raden Syahril yang merupakan orang kepercayaan Bupati Lampung Utara nonaktif Agung Ilmu Mangkunegara.

“Bersaksi dalam penyidikan kasus suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara,” terang Ali Fikri.

Pengamat Hukum Yusdianto Alam menilai, dua orang saksi dari unsur DPRD itu mengindikasikan praktik koruptif yang biasa terjadi.

Melihat hal ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan majelis hukum diminta untuk mengurai keberadaan dan keterlibatan unsur DPRD di dalam kasus korupsi itu.

Baca Juga:  Korban Kirim Surat ke Kejaksaan Bandar Lampung, Minta Tersangka Tipu Gelap Darussalam Ditahan

Penanganan perkara korupsi ini sudah ada yang memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Lampung. Sejauh ini, uap informasi tentang keterlibatan unsur DPRD Lampung Utara belum timbul.

Berdasarkan dokumen yang diterima redaksi Fajar Sumatera, jejak keterlibatan lembaga legislatif dalam kasus korupsi ini, terlacak.

Adapun orang yang berperan untuk berhubungan dengan DPRD adalah Desyadi, Plt BPKAD.

Dalam merealisasikan perintah Agung Ilmu Mangkunegara ke Kepala Dinas PU-PR Lampung Utara nonaktif Syahbudin, Taufik Hidayat dan Akbar Tandaniria Mangkunegara, Desyadi turut diikutsertakan untuk mengambil peran.

Baca Juga:  Desyadi Setor 10 Miliar ke Bupati

Perintah Agung Ilmu Mangkunegara ini menyoal tentang tata cara pengalokasian dana anggaran Dinas PU-PR tahun 2016 sebesar Rp65.368.174.000.

Di sini lah Desyadi terlibat. Disebutkan bahwa ada alokasi jatah proyek untuk diperjualbelikan oleh anggota DPRD melalui bantuan Desyadi, nilai dananya mencapai Rp27,5 miliar.

Di tahun 2017, jejak Desyadi dan DPRD muncul kembali. Perannya ada dalam pengalokasian dana Dinas PU-PR tahun 2017 sebesar Rp130 miliar lebih.

Dana dari Dinas PU-PR sebesar Rp30 miliar lebih dialokasikan ke DPRD dan diperjualbelikan melalui bantuan Desyadi.

Terhadap uraian ini, JPU KPK Taufiq Ibnugroho belum memberikan keterangan. (Ricardo)

BPKAD Lampung Utara Desyadi

Posting Terkait