Jejak Senen Mustakim di Kasus Korupsi Randis Petinggi Lampung Timur

Jejak Senen Mustakim di Kasus Korupsi Randis Petinggi Lampung Timur

Mantan Kepala DP2KAD Lampung Timur Senen Mustakim. Foto: Istimewa.


Fajar Sumatera – Kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan dinas [Randis] Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun Anggaran 2016 tak mungkin lepas dari sosok Senen Mustakim.

Pengadaan kendaraan itu diduga menimbulkan kerugian negara sebanyak: Rp 680 juta lebih. Pengadaan itu dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah [DP2KAD] Lampung Timur. Saat itu dinas itu dipimpin oleh Senen Mustakim.

Kini ia dilantik oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menjadi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia [BPSDM] Lampung per tanggal 16 Oktober 2020. Jabatannya sebelum itu adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah [Bapenda] Lampung Timur.

Hasil riset Fajar Sumatera dari sumber terbuka, Senen Mustakim turut menjadi saksi terperiksa di dalam kasus ini. Ia diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur per tanggal 19 Juni 2019.

Senen Mustakim diperiksa bersama Suherni [yang belakangan menjadi tersangka di kasus ini].

Ada pula saksi dari Pokja dari pengadaan randis Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun Anggaran 2016: Suwandi.

Juga turut memeriksa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan [PPHP] pengadaan randis Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun Anggaran 2016: Suparmin dan Iwan Setiawan.

Senen Mustakim pernah berkomentar soal pengadaan randis ini. Ia mengatakan bahwa dirinya selaku Kepala DP2KAD Lampung Timur tidak ikut campur di dalam pengadaan randis tersebut. Alasannya: proses pengadaan tersebut sudah menjadi tanggungjawab Kelompok Kerja [Pokja] dan ia tidak boleh ikut camput di dalam urusan Pokja.

“Karena Pokja itu bekerja independen,” kata Senen Mustakim. Dan ia mengatakan “seperti itu yang saya laksanakan dari dulu sampai sekarang. Makanya saya tidak tahu”.

Senen Mustakim dalam keterangannya mengakui bahwa ada isu pengkondisian di dalam pengadaan randis tadi.

“Konon katanya ada dugaan pengondisian pemenang lelang yang melibatkan Kepala Bidang atau PPK. Itu di luar pengetahuan saya. Silahkan tanya ke penyidik. Karena kita dinas, tidak ikut campur lagi. Setelah proses lelang itu diserahkan, maka sepenuhnya adalah kewenangan Pokja,” tandas Mustakim, Kamis lalu, 21 September 2019.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Kejati Lampung KPK PT Topcars Indonesia Randis Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Senen Mustakim Suherni

Posting Terkait